Sekjen DPP, Hasto Kristiyanto memberi arahan pada kader PDIP dikantor DPC PDIP Lamongan didampingi pasangan calon Fadeli-Kartika. (haris/BANGSAONLINE)
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Munculnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak Desember mendatang disikapi serius oleh PDIP. Partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini kini tengah berupaya mencari solusi terbaik terkait munculnya calon tunggal ini.
Sekretaris Jendral DPP PDIP Hasto Kristianto, kepada wartawan menyatakan PDIP kini tengah berupaya keras memecah kebuntuan. "Salah satunya mungkin dengan melakukan terobosan hukum," ungkapnya, Minggu (23/8) saat berada di Lamongan.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, PDIP Lamongan Buka Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup
Menurut Hasto, PDIP akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan mendorong pemerintah untuk mengajukan terobosan hukum yang di antaranya adalah dengan menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu). "Pada dasarnya Sikap PDIP tetap, yaitu menghormati kedaulatan rakyat yang di antaranya adalah Hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya," ujarnya.
Dalam demokrasi, lanjut Hasto, suara rakyat yang tidak bisa digunakan untuk memilih pemimpinnya adalah persoalan. Hasto menyesalkan adanya pihak-pihak tertentu yang hanya karena perhitungan kalah menang kemudian tidak mengajukan calonnya. "Memang kalah menang sangat penting, tapi di luar itu ada kontestasi politik yang harus ditampilkan ke rakyat yaitu, menyampaikan program-program terbaiknya ke rakyat," jelas Hasto.
Sementara saat disinggung mengenai dukungan PDIP di Lamongan yang diberikan ke pasangan Incumbent Fadeli - Kartika Hidayati, Hasto mengatakan kalau di Lamongan PDIP tidak bisa mengajukan calonnya sendiri sehingga rekomendasi akhirnya diberikan ke pasangan yang memiliki akronim Fakta tersebut. "Semuanya sudah melalui mekanisme yang kami punya," tandasnya.
Baca Juga: DPRD Lamongan Umumkan Pemenang Pemilukada 2015
Untuk itu, Hasto menegaskan pihaknya meminta agar semua kader dan simpatisan PDIP untuk memenangkan pasangan Fakta ini. Bahkan, Hasto menyebutkan akan ada sanksi jika ada kader yang tidak mendukung pasangan Fakta. "Ada sanksi hingga pemecatan terhadap kader tersebut," tandasnya. (ais/rvl)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
