Kantor DPRD Situbondo. Foto: SYAIFUL BAHRI/BANGSAONLINE
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin, menyebut pemerintah daerah setempat mengkhayal karena perencanaan program pemerintah tidak berdasarkan data.
Hal tersebut menyebabkan refocusing atau pengurangan program, dan anggaran di masing-masing organisasi OPD. Dikatakan olehnya, Kesalahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat dilihat pula pada sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2023 mencapai Rp200 miliar yang mana tidak tercapai.
BACA JUGA:
- Selain Rumah Dinas Bupati Situbondo, KPK Juga Geledah Kantor PUPP dan 2 Rumah Pribadi
- Pj Gubernur Jatim Panen Raya Padi Varietas BK 01 Agritan di Situbondo
- Bupati Karna Berharap Budaya Situbondo Bisa Dikenal Dunia di Ajang SEF 3
- Bupati Situbondo Berharap Sinergi dan Kolaborasi di Pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029
"Defisit sejumlah 51 miliar itu merupakan hal yang memalukan, pasalnya defisit bisa dihindari jika pemerintah daerah serius dan sesuai data dalam merencanakan, bukan menghayal," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).
"SILPA itu kan uangnya tidak ada, tapi pemerintah daerah sudah berangan-angan terlalu tinggi dalam memproyeksikan SILPA 200 miliar, padahal adanya SILPA ini menandakan pemerintah tidak bisa menjalankan atau menyerap anggaran program dengan baik, gitu kok diproyeksikan," imbuhnya.
Kader PKB itu menyebut, refocusing terbesar berada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman (DPUPP) yakni Rp40 miliar.
"Padahal di Beberapa proyek sudah berjalan, sehingga berpotensi Gagal bayar, bayangkan saja perencanaan program dinas sudah tersusun proyek sudah berjalan sesuai klausul kontrak, tiba-tiba di refocusing 40 miliar rupiah, bakal ramai nanti," paparnya.
