Kantor DPRD Situbondo. Foto: SYAIFUL BAHRI/BANGSAONLINE
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin, menyebut pemerintah daerah setempat mengkhayal karena perencanaan program pemerintah tidak berdasarkan data.
Hal tersebut menyebabkan refocusing atau pengurangan program, dan anggaran di masing-masing organisasi OPD. Dikatakan olehnya, Kesalahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat dilihat pula pada sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2023 mencapai Rp200 miliar yang mana tidak tercapai.
Baca Juga: Program Sehati Bung Karna, Kepala Desa Curah Tatal Ingin Keberlanjutan
"Defisit sejumlah 51 miliar itu merupakan hal yang memalukan, pasalnya defisit bisa dihindari jika pemerintah daerah serius dan sesuai data dalam merencanakan, bukan menghayal," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).
"SILPA itu kan uangnya tidak ada, tapi pemerintah daerah sudah berangan-angan terlalu tinggi dalam memproyeksikan SILPA 200 miliar, padahal adanya SILPA ini menandakan pemerintah tidak bisa menjalankan atau menyerap anggaran program dengan baik, gitu kok diproyeksikan," imbuhnya.
Kader PKB itu menyebut, refocusing terbesar berada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman (DPUPP) yakni Rp40 miliar.
Baca Juga: Komitmen Jadi Rujukan di Wilayah Barat, RSUD Besuki Bangun CSSD dan Belanja Alat Medis
"Padahal di Beberapa proyek sudah berjalan, sehingga berpotensi Gagal bayar, bayangkan saja perencanaan program dinas sudah tersusun proyek sudah berjalan sesuai klausul kontrak, tiba-tiba di refocusing 40 miliar rupiah, bakal ramai nanti," paparnya.
Bahkan, Tolak menjelaskan tidak hanya DPUPP yang jadi sasaran Refocusing, namun hampir semua OPD.
"Saya lupa persisnya untuk jumlah anggaran yang di refocusing setiap dinas, namun hampir semua terkena refocusing kecuali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo," ungkapnya.
Baca Juga: Festival Kopi dan Tembakau 2024 di Situbondo, Perusahaan Asal Malang Transaksi Tembakau Besuki
Menurut dia, defisit lantaran pemerintah daerah terlalu berambisi dalam membangun GOR baru di Panarukan.
"Anggaran pembangunan GOR baru di Panarukan itu terkesan dipaksakan, sehingga untuk menunjang anggaran pembangunan itu, pemerintah melakukan segala macam cara untuk memenuhi. Awalnya gagal perencanaan berujung Refocusing Program dan berdampak pada anggaran OPD yang juga berkurang," pungkasnya.
Sedangkan saat dihubungi, Ketua Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Setdakab Situbondo, Wawan Setiawan, belum memberi jawaban terkait berita yang telah dimuat. (sbi/mar)
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, RSAR Situbondo Belanja EEG dan Mesin Anestesi dari DBHCHT 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
