Anggota Komisi II DPR RI, Hj Haeny Relawati Widyastuti saat sosialisasi terkait pertanahan dan program PTSL.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga yang berasal dari perwakilan beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban mendapatkan sosialisasi program strategis nasional dari Kementerian ATR/ BPN yang dilaksanakan di Aula Hotel Mustika, Senin (12/8/2024).
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian ATR/ BPN melalui Kanwil BPN Jatim dan BPN Tuban menggandeng Anggota Komisi II DPR RI, Hj Haeny Relawati selaku mitra kerja.
Baca Juga: Penantian Sejak 1989, Skema HGB di Atas HPL Jadi Solusi untuk Warga Kampung Nelayan Muara Angke
Kepala ATR/ BPN Kabupaten Tuban, Yan Septedyas, sosialisasi ini bertujuan membuat masyarakat Tuban semakin sadar terhadap bidang pertanahan.
Hasilnya, masyarakat nantinya semakin antusias dalam menyambut program PTSL. Meski selama ini masih ada beberapa kendala terkadang mengenai batas tanah, namun melalui kegiatan ini masyarakat Tuban diharapkan paham terkait pertanahan.
"Selama ini masyarakat sangat antusias dalam menyambut progam PTSL. Namun, realita di lapangan BPN Tuban kerap alami kendala akibat beberapa masyarakat sering lupa batasan tanahnya. Untuk itu, kami minta masyarakat semakin sadar terhadap pertanahan," beber Dyas sapaan akrabnya.
Baca Juga: Pesan Wamen ATR/BPN saat Resmikan Gedung Arsip Kantah Kabupaten Majalengka
Ia menambahkan, target progam PTSL 2024 ini sebanyak 34.437. Namun, dikarenakan ada Automatic Adjustment (AA) atau pemblokiran, kini target tersebut menjadi 26.426. Sedangkan realisasi sampai saat ini sudah mencapai 25.900. Artinya, BPN Tuban tinggal 500-an sertifikat agar mencapai target.
"Kami berharap adanya program ini dapat meminimalisir permasalahan, dan sasaran program ini adalah kepastian hukum," tegasnya.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat ke Masyarakat di Kampung Nelayan Muara Angke
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Hj Haeny Relawati Widyastuti, menyampaikan, sosialisasi ini diselenggarakan untuk memastikan kepemilikan tanah masyarakat Tuban melalui dokumentasi surat berharga.
Di antaranya, minimal ada data peta bidang dan target bukti kepemilikan tersebut dapat dibuktikan melalui sertifikat.
"Tujuannya agar masyarakat terlindungi kepemilikannya melalui sertifikat. Biayanya pun sangat murah dengan PPN sebesar Rp150 ribu, dari desa juga sudah sepakat biayanya hanya Rp400 ribu," papar Haeny.
Baca Juga: Wamen ATR/BPN Serahkan 1.641 Sertifikat di Majalangka
Menurut dia, nanti ada proses tahapan dari BPN Tuban untuk menyelesaikan dan mewujudkan sertifikat secara terbuka melalui akun yang miliki oleh BPN. Termasuk perkembangan dari kepengurusan sertifikat tersebut.
"Apabila masyarakat mengalami sejumlah kendala terkait pertanahan sebaiknya agar masyarakat dapat melaporkan ke kantor BPN Tuban secara langsung maupun secara online," ujarnya.
"Sosialisasi ini sebagai wujud terkait aspek pelayanan dan transparansi di sejumlah institusi telah terlaksana dengan baik. Selain itu, era digital saat ini juga sudah memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi," pungkas Bupati Tuban periode 2001-2011 itu. (wan/rev)
Baca Juga: Arahan Menteri ATR/BPN ke Jajaran: Jangan Terpengaruh Opini Publik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
