Pj Wali Kota Kediri, Zanariah, dan Tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Nindyasunardini. Foto: Ist
Sementara itu, dokumen yang telah diupload pada JAGA.id sampai tanggal 21 Agustus 2024 sebesar 77,4 persen. Sedang dalam proses verifikasi oleh Irjen Kemendagri dan KPK.
"Harapan kami pemenuhan MCP bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen semata. Namun juga direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi. Pada akhirnya produk kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.
Zanariah berharap adanya rapat koordinasi ini, KPK berkenan memberikan pembinaan dan pendampingan. Khususnya dalam meningkatkan kinerja para pelaksana di Pemkot Kediri untuk mengoptimalkan koordinasi pencegahan dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Besar harapan kami berbagai masukan dari KPK dapat menjadi panduan bagi kami untuk semakin mengukuhkan langkah. Dalam upaya pencegahan korupsi sehingga mewujudkan pemerintahan yang bersih,"pungkasnya.
Tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Nindyasunardini menambahkan harapannya dengan MCP adalah proses yang berimplikasi baik pada hasil di SPI.
"Kalau kita lihat tahun lalu MCP di Kota Kediri turun memang sebagian besar di Jawa Timur turun. Semoga tahun ini tidak turun. Kita akan minta komitmen targetnya berapa karena ini tanggung jawab semua OPD bukan hanya Inspektorat saja," ucapnya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
