Mengingat Kembali Deklarasi Ciganjur, Pentingnya Menjaga Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Salah satu tonggak penting sejarah reformasi Indonensia adalah Deklarasi Ciganjur. Deklarasi ini disebut Deklarasi Ciganjur karena bertempat di kediaman KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ciganjur Jakarta Selatan. Saat itu Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Saat itu saya hadir dalam momentum bersejarah itu. Tentu dalam kapasitas sebagai wartawan. Karena saat itu saya awal bekerja di Jakarta. Yaitu sebagai redaktur surat kabar Duta Masyarakat Baru. Saat itu Duta Masyarakat Baru diterbitkan Jawa Pos (Dahlan Iskan) bekerjasama dengan Gus Dur. Jadi koran Duta Masyarakat Baru itu milik Gus Dur, sebelum akhirnya berpindah kepemilikan seperti sekarang.

Baca Juga: Sowan ke Tokoh Agama GKJW di Balewiyata Malang, Khofifah Napak Tilas Perjuangan Gus Dur

Deklarasi Ciganjur ini penting kita ingat sekarang terutama dalam merespons situasi politik Indonesia 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang cenderung mengabaikan konstitusi dan demokrasi.

Deklrasi Ciganjur adalah pertemuan antara mahasiswa dan para tokoh oposisi pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru) pada 10 November 1998. Mereka adalah Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan HB X.

Seperti dilansir Tempo, deklarasi tersebut bertujuan mendesak reformasi total dengan menanggalkan segala unsur politik Orde Baru.

Baca Juga: Aneh, Baca Syahadat 9 Kali Sehari Semalam, Dahlan Iskan Masih Dituding Murtad

Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Ciganjur, yang berisi delapan butir pokok pemikiran tentang reformasi. Di bawah ini saya kutip secara lengkap.

1-Mengupayakan terciptanya kesatuan dan persatuan nasional.

2-Menegakkan kembali kedaulatan rakyat.

Baca Juga: Luncurkan Video Kampanye Bareng Dewa 19, Khofifah-Emil Kompak Nyanyikan Hidup adalah Perjuangan

3-Melaksanakan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah.

4-Melaksanakan reformasi sesuai dengan dengan kepentingan generasi bangsa.

5-Melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil guna mengakhiri masa pemerintahan transisi.

Baca Juga: Khofifah Kembali Dinobatkan sebagai 500 Muslim Berpengaruh Dunia 2025

6-Menghapus Dwifungsi ABRI secara bertahap.

7-Mengusut pelaku KKN dengan diawali pengusutan kasus KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan Kroninya.

8-Mendesak seluruh anggota Pam Swakarsa untuk membubarkan diri.

Baca Juga: Khofifah Pernah Jadi Bintang Senayan, Prof Kiai Asep: Cagub Paling Lengkap dan Berprestasi

(M. Mas'ud Adnan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News