Pimpinan DPRD Situbondo Dilantik, Pjs Bupati: Ayo Bergandengan Tangan

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Pelantikan pimpinan DPRD Situbondo periode 2024-2029 tanpa unsur PDIP karena surat keputusan (SK) dari gubernur belum turun. Unsur pimpinan seharusnya terdiri dari 4 orang dari PKB, PPP, Gerindra, dan PDIP.

"Sebenarnya kami harapkan hari ini bisa bareng. tapi ternyata karena ini semuanya kewenangan dari gubernur". kata Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, kepada sejumlah wartawan, Senin (30/9/2024).

Pimpinan dari PKB ini menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan pelantikan pimpinan tanpa unsur dari PDIP.

"Jelas jelas (ada pelantikan pimpinan lagi), bahkan pengumuman calon wakil ketua pimpinan dari PDIP hari Jumat kemarin sudah disampaikan dan setelah itu, surat langsung dikirimkan ke gubernur," ucapnya.

Sedangkan Sekretaris DPC PDIP Situbondo, Rudi Afianto, mengungkapkan rekomendasi pimpinan dari PDIP sudah turun dari DPP.

"Memang, rekom dari PDIP terhadap kader yang ditunjuk sebagai pimpinan definitif itu terlambat, tetapi hari Kamis kemarin sudah ada rekomnya atas nama Andi Handoko Ketua DPC PDIP Situbondo," sebutnya.

Ia menambahkan, rekomendasi sudah dikirim ke gubernur.

"Rekom itu sudah diproses dan menunggu SK dari gubernur, ketika selesai maka akandisusulkan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan definitif dari unsur PDIP," imbuhnya.

Sedangkan, Pjs Bupati Situbondo, Aftabuddin Rial Uzzaman, berharap pihaknya dapat bersinergi dengan pimpinan DPRD yang baru dilantik.

"Ayo bergandengan tangan, bersinergi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Situbondo, tugas kita di akhir tahun ada Pemilukada yang penting bagi kita semua untuk mendapatkan pimpinan daerah yang disayangi oleh rakyatnya sehingga dapat membangun Situbondo yang lebih baik ke depan," paparnya.

Lantas, ia mengingatkan tentang netralitas aparat sipil negara (ASN) dalam gelaran pilkada.

"Jaga netralitias kita jangan sampai ada konflik, jadi pemilukada ini ASN bisa menjaga dirinya jangan ikut-ikut berkontestasi karena ada aturannya sendiri, memilih boleh karena ada hak pilihnya, tapi ada Nurani jangan ikut-ikut," ujarnya.

Afta juga berpesan agar mengawasi aset-aset pemerintah jangan sampai dipergunakan kepentingan pemilukada dan menjaga agar tidak ada konflik yang merugikan masyarakat.

"Kita kontrol semua agar ini berjalan bagus, aset-aset daerah jangan dipergunakan untuk kepentingan paslon tertentu, biar tidak terjadi konflik, kalau ada konflik, disayangkan paslon menang, ada masalah dan jabatan di Kabupaten Situbondo akan kosong," pungkasnya. (sbi/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News