Sekretaris DPC PDI Perjuangan Gresik, Noto Utomo
GRESIK,BANGSAONLINE.com - PDI Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kadernya yang menjabat di legislatif mulai dari DPR hingga DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota melakukan kunjungan kerja (kunker) jelang Pilkada Serentak 27 November 2024.
Sekretaris DPC PDIP Gresik, Noto Utomo menyampaikan, larangan dari DPP itu berlaku sejak 14 hingga 29 November 2024.
Baca Juga: Kunjungi Kurma Park Pasuruan, Khofifah Jajal Pengalaman Petik Kurma Hingga Anggur Brazil
"Bu ketum (ketua umum) Megawati Soekarnoputri sudah menginstruksikan kepada semua kader se-Indonesia yang duduk menjadi anggota DPR dan DPRD agar tidak melakukan kunker terhitung mulai 14 hingga 29 November," kata Noto Utomo kepada BANGSAONLINE, Minggu (17/11/2024).
Alasan dikeluarkannya larangan itu, agar kader PDIP yang duduk di kursi DPR dan DPRD fokus memenangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP di daerahnya masing-masing.
"Seperti 9 anggota fraksi PDIP DPRD Gresik terhitung mulai 14 sampai 29 November tidak boleh kunjungan kerja. Kami diminta fokus memenangkan pasangan Cabup-Cawabup Gresik Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif pada Pilbup Gresik dan pasangan Cagub-Cawagub Jatim Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) pada Pilgub Jatim. Larangan ini harga mati, tak boleh ditawar-tawar. Yang terbukti mbalelo, tak patuh akan disanksi," tutur Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik ini.
Baca Juga: Sapa Ribuan Pekerja MPS Prigen, Khofifah Ajak Shalawatan dan Motivasi Jadi Perempuan Sukses
Atas larangan tersebut, Noto menyebut sudah melapor ke Sekwan DPRD Gresik, Mokh Najikh jika 9 orang dari Fraksi PDIP Gresik tidak ikut serta jika Alat Kelengkapan DPRD (AKD) menggelar agenda kunker.
"Sudah saya laporkan Pak Sekwan, terhitung sejak 14 hingga 29 November 9 anggota Fraksi PDIP tak ikut kunker," tandas Noto.
Noto menuturkan, untuk mematuhi instruksi soal larangan kunker, dirinya bersama anggota fraksi PDIP Gresik lainnya telah sepakat dalam sebuah pakta integritas.
Baca Juga: Dicurhati Pedagang Pasar Purwosari Makin Sepi Pembeli, Begini Solusi dari Khofifah
"Jadi kami sudah buat pakta integritas untuk tidak lakukan kunker sejak 14 sampai 29 November dan melakukan kerja-kerja politik untuk memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP baik pilbup maupun pilgub," terang Noto.
"Kami diminta turun ke masyarakat untuk kanvasing, mengenalkan pasangan Risma-Gus Hans dan Yani-Alif serta menyampaikan program-programnya kepada masyarakat," sambungnya.
Soal misi dari kerja-kerja politik di Pilkada 2024, Noto menyebut angka raihan suara yang menjadi target PDIP.
Baca Juga: Pedagang PGS Garansi Tak Pilih yang Lain demi Khofifah di Pilgub Jatim 2024
"Untuk Gresik karena lawan Yani-Alif bumbung kosong targetnya menang," ungkapnya
"Di kabupaten dan kota yang bupati atau wali kotanya dari PDIP maka untuk Pilgub pasangan yang diusung harus menang 62 persen, sementara untuk pilbup dan pilwali pasangan calon yang diusung PDIP yang tidak lawan bumbung kosong target menang 55 persen. Itu wajib," imbuhnya.
Noto menambahkan, Megawati telah menegaskan kepada para Ketua DPC, pimpinan DPRD dan ketua fraksi. Jika target kemenangan pasangan calon pada Pilkada serentak 2024 tak terbukti, jangan harap akan kembali mendapat rekom (restu) untuk kembali bisa duduk di jabatan tersebut.
Baca Juga: Sapa Pekerja Pabrik Sampoerna, Khofifah Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Pekerja dengan DBHCHT
"Jika tak terbukti jangan harap dapat rekom jadi ketua, baik DPC, pimpinan DPRD dan ketua fraksi," pungkas Noto. (hud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
