Sekretaris DPC PDI Perjuangan Gresik, Noto Utomo
GRESIK, BANGSAONLINE.com - PDI Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kadernya yang menjabat di legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD provinsi, kabupaten, dan kota melakukan kunjungan kerja (kunker) jelang Pilkada Serentak 27 November 2024.
Sekretaris DPC PDIP Gresik, Noto Utomo, menyampaikan larangan dari DPP itu berlaku sejak 14 hingga 29 November 2024.
"Bu Ketum (ketua umum) Megawati Soekarnoputri sudah menginstruksikan kepada semua kader se-Indonesia yang duduk menjadi anggota DPR dan DPRD agar tidak melakukan kunker terhitung mulai 14 hingga 29 November," kata Noto Utomo kepada BANGSAONLINE, Minggu (17/11/2024).
Instruksi larangan kunker itu agar kader PDIP yang duduk sebagai anggota dewan fokus memenangkan calon kepala daerah yang diusung partai di daerahnya masing-masing.
"Seperti 9 anggota fraksi PDIP DPRD Gresik terhitung mulai 14 sampai 29 November tidak boleh kunjungan kerja. Kami diminta fokus memenangkan pasangan Cabup-Cawabup Gresik Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif pada Pilbup Gresik dan pasangan Cagub-Cawagub Jatim Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta pada Pilgub Jatim. Larangan ini harga mati, tak boleh ditawar-tawar. Yang terbukti mbalelo, tak patuh, akan disanksi," tutur Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik ini.
Atas larangan tersebut, Noto menyebut sudah melapor ke Sekwan DPRD Gresik, Mokh Najikh, jika 9 orang dari Fraksi PDIP Gresik tidak ikut serta jika alat kelengkapan DPRD (AKD) menggelar agenda kunker.
Noto menuturkan, untuk mematuhi instruksi soal larangan kunker, dirinya bersama anggota fraksi PDIP Gresik lainnya telah sepakat dalam sebuah pakta integritas.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
