Sekretaris DPC PDI Perjuangan Gresik, Noto Utomo
GRESIK, BANGSAONLINE.com - PDI Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kadernya yang menjabat di legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD provinsi, kabupaten, dan kota melakukan kunjungan kerja (kunker) jelang Pilkada Serentak 27 November 2024.
Sekretaris DPC PDIP Gresik, Noto Utomo, menyampaikan larangan dari DPP itu berlaku sejak 14 hingga 29 November 2024.
Baca Juga: Tim Pemenangan Paslon Yani-Alif Siapkan Kuasa Hukum Hadapi Gugatan Pilkada Gresik di MK
"Bu Ketum (ketua umum) Megawati Soekarnoputri sudah menginstruksikan kepada semua kader se-Indonesia yang duduk menjadi anggota DPR dan DPRD agar tidak melakukan kunker terhitung mulai 14 hingga 29 November," kata Noto Utomo kepada BANGSAONLINE, Minggu (17/11/2024).
Instruksi larangan kunker itu agar kader PDIP yang duduk sebagai anggota dewan fokus memenangkan calon kepala daerah yang diusung partai di daerahnya masing-masing.
"Seperti 9 anggota fraksi PDIP DPRD Gresik terhitung mulai 14 sampai 29 November tidak boleh kunjungan kerja. Kami diminta fokus memenangkan pasangan Cabup-Cawabup Gresik Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif pada Pilbup Gresik dan pasangan Cagub-Cawagub Jatim Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta pada Pilgub Jatim. Larangan ini harga mati, tak boleh ditawar-tawar. Yang terbukti mbalelo, tak patuh, akan disanksi," tutur Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik ini.
Baca Juga: Viral Rencana Saksi Paslon 02 Diberi CTM, dr Jibril Kecam Penyalahgunaan Obat untuk Kecurangan
Atas larangan tersebut, Noto menyebut sudah melapor ke Sekwan DPRD Gresik, Mokh Najikh, jika 9 orang dari Fraksi PDIP Gresik tidak ikut serta jika alat kelengkapan DPRD (AKD) menggelar agenda kunker.
Noto menuturkan, untuk mematuhi instruksi soal larangan kunker, dirinya bersama anggota fraksi PDIP Gresik lainnya telah sepakat dalam sebuah pakta integritas.
"Jadi kami sudah buat pakta integritas untuk tidak melakukan kunker sejak 14 sampai 29 November dan melakukan kerja-kerja politik untuk memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP, baik pilbup maupun pilgub," terang Noto.
Baca Juga: Tim Pendukung Kotak Kosong Sudah Siapkan Bukti Jelang Sidang Gugatan di MK
"Kami diminta turun ke masyarakat untuk kanvasing, mengenalkan pasangan Risma-Gus Hans dan Yani-Alif serta menyampaikan program-programnya kepada masyarakat," sambungnya.
Soal misi dari kerja-kerja politik di Pilkada 2024, Noto menyebut angka raihan suara yang menjadi target PDIP.
"Untuk Gresik karena lawan Yani-Alif bumbung kosong, targetnya menang," ungkapnya
Baca Juga: Ketua KPU Gresik Beberkan Regulasi dari MK soal Gugatan Pilkada 2024
"Di kabupaten dan kota yang bupati atau wali kotanya dari PDIP, maka untuk Pilgub pasangan yang diusung harus menang 62 persen, sementara untuk pilbup dan pilwali pasangan calon yang diusung PDIP yang tidak lawan bumbung kosong target menang 55 persen. Itu wajib," imbuhnya.
Jika target kemenangan pasangan calon pada Pilkada serentak 2024 tak terwujud, Noto menyebut Megawati tidak akan memberikan rekom lagi kepada para ketua DPC, pimpinan DPRD, dan ketua fraksi, untuk kembali duduk di jabatan tersebut.
"Jika tak terbukti, jangan harap dapat rekom jadi ketua, baik DPC, pimpinan DPRD dan ketua fraksi," pungkas Noto. (hud/van)
Baca Juga: Usai Luluk Hamidah, Lukmanul Hakim dan Wisnu Wardhana Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Khofifah-Emil
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
