Pj Gubernur Jatim saat memberi sambutan.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dengan Tingkat Maturitas Level 3 Tahun 2024 dari BPN atau Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Anugerah tersebut diberikan Kepala BSN, Kukuh S. Achmad, kepada Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, yang diwakili oleh Kadisperindag Jatim, Iwan, dalam Bulan Mutu Nasional 2024 dan Penganugerahan Tata Kelola SPK Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta.
Baca Juga: Pj Bupati Nganjuk Terima Penghargaan UHC pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60
Pj Gubernur Jatim mengatakan, penghargaan ini merupakan wujud implementasi pelaksanaan tata Kelola yang dibangun dan dijalankan terutama SPK telah berjalan secara efektif.
“Penghargaan ini merupakan sebuah capaian yang menandakan bahwa Jawa Timur telah berhasil mengimplementasikan tata kelola SPK secara efektif dan terukur,” ungkapnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (20/11/2024).
Tak hanya itu, penghargaan ini diberikan karena Pemprov Jatim dianggap telah berhasil mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur mutu yaitu penerapan SPK dan Ketertelusuran Pengukuran melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi sehingga turut berkontribusi pada peningkatan ekonomi di Jatim.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Menurut dia, penghargaan Tata Kelola SPK Tingkat Maritus Level 3 salah satu indikatornya yakni mencakup terkait perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi secara berkelanjutan. Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu tools untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) sesuai UU No. 20 Tahun 2014, perlu adanya sinergi dan dukungan penerapan dari Pemerintah Pusat dan Daerah melalui kegiatan evaluasi tata kelola SPK.
Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) merupakan suatu sistem yang dirancang berbasis rantai nilai dimana dalam praktik penerapan SPK di Kementerian / Lembaga, hingga pemda didukung oleh sarana infrastruktur dan sumber daya yang ada, sehingga kegiatan tata kelola SPK bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai tanggung jawab masing-masing institusi.
Baca Juga: Doa Bersama Kapolri dan Panglima TNI, Kiai Asep Duduk Satu Meja dengan Kapolda dan Pangdam V Jatim
Pj Gubernur Jatim menyebut, implementasi tata kelola SPK telah menjadi prioritas strategis untuk mendukung daya saing produk lokal, khususnya UMKM, serta melindungi konsumen dan lingkungan hidup.
Lebih jauh disampaikan, pencapaian Tata Kelola SPK Tingkat Maturitas Level 3 menunjukkan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan perencanaan dan pelaksanaan tata kelola SPK dengan baik. Penghargaan ini diyakini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola di masa depan.
Baca Juga: Komitmen Pj Gubernur Jatim di Hari Aksara Internasional dan Hari Guru Nasional 2024
"Kami berkomitmen untuk melangkah lebih jauh, meningkatkan maturitas tata kelola menuju Level 4 dengan perbaikan berkelanjutan. Ini termasuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga penilaian kesesuaian, demi mendukung produk-produk Jawa Timur menjadi lebih kompetitif di pasar global," urai Adhy.
Tak lupa, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dalam mendukung implementasi tata kelola SPK. Penghargaan yang diperoleh ini, merupakan kontribusi dari seluruh stakeholder dari kabupaten/kota hingga para akademisi yang mendukungt tercapainya infrastruktur mutu nasional.
"Penghargaan ini adalah kerja keras kita semua sekaligus kontribusi dari seluruh pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, serta lembaga penilaian kesesuaian yang terus bersinergi mendukung infrastruktur mutu nasional," cetusnya.
Baca Juga: Jatim Borong Penghargaan di ADWI 2024, Adhy Karyono Ucapkan Syukur dan Terima Kasih
Ke depan, Pemprov Jatim akan terus berupaya mendorong penerapan SPK yang inklusif, melibatkan UMKM, dan memperkuat ekosistem mutu di berbagai sektor. Selain itu, Pemprov Jatim juga akan terus memperkuat stakeholder internal untuk mendukung standardisasi melalui Laboratorium Pengujian, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi.
“Dengan standardisasi yang terintegrasi, Jawa Timur diharapkan mampu menjadi pusat inovasi mutu nasional yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Di sisi lain, Kadisperindag Jatim berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlibat atas penghargaan sehingga tercapai Tata Kelola SPK untuk Peningkatan Mutu dan Daya Saing di Jawa Timur.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
"Alhamdulillah, Pemprov Jatim kembali diakui atas komitmennya dalam mengelola standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan baik. Penghargaan ini adalah bukti nyata dari kerja keras semua pihak yang berkolaborasi untuk memastikan bahwa Jawa Timur mampu bersaing secara global dengan produk yang bermutu tinggi," ujarnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
