SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Meski Situbondo pernah dilaunching untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), namun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Situbondo ternyata masih cukup tinggi. Tercatat sudah 152 orang perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, mulai dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban perkosaan, pencabulan, penganiayaan, dan bentuk kejahatan lainnya sejak Januari hingga pertengahan September 2015.
"Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Situbondo memang cukup memprihatinkan. Terutama yang dialami anak-anak, karena Kabupaten Situbondo sempat dilaunching untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA)," kata Jayadi, Divisi Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT KKTPA) Situbondo, siang tadi (15/9).
Baca Juga: Polres Situbondo Ringkus 2 Pengedar Ratusan Pil Trex
Menurut Jayadi, setiap bulannya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Situbondo berkisar antara 13 hingga 25 kasus. Dari 152 kasus kekerasan yang ditangani, tercatat sebanyak 71 di antaranya adalah menimpa anak-anak. Jumlah tersebut menurutnya sesuai dengan data yang tercatat di kantor PPT KKTPA Situbondo.
Jayadi menambahkan, perlu keseriusan serta komitmen dan ketulusan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menekan tingginya angka kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun seksual. Apalagi Kabupaten Situbondo sudah pernah mendeklarasikan diri start untuk melangkah menuju Kabupaten Layak Anak.
"Saat itu deklarasi KLA dilakukan dengan pesta meriah menyambut kedatangan Ibu Menteri PPPA Linda Gumelar. Untuk menyandang predikat KLA memang tidak mudah. Ada 31 indikator yang harus dipenuhi," ujar pria yang akrab disapa Jay.
Baca Juga: Gelar Demo, Massa Aksi Desak KPK Tangkap Bupati Situbondo
Di Kabupaten Situbondo, kata Jay, PPT KKTPA yang secara nyata merupakan lembaga atas amanat peraturan-perundangan dan berjalan serta melakukan advokasi telah lama, masih belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemkab Situbondio salah satunya dilihat dari anggaran PPT KKTPA dari tahun ke tahun yang terus mengalami pengurangan, belum lagi berbicara 31 Indikator KLA.
"Indikator lainnya yang sangat mudah untuk dilakukan pemkab sebenarnya cukup banyak. Misalnya indikator kawasan bebas rokok. Di Situbondo tidak pernah kita jumpai, kecuali hanya di depan pintu masuk ruangan Bupati saja. Belum lagi penyedian ruangan ASI bagi ibu menyusui, pemenuhan akta lahir sbg hak dasar anak, dan lainnya," tukasnya.
Tak hanya itu, Jayadi juga melihat, kegagalan menuju KLA di Situbondo juga akibat kurangnya komitmen serta sinergitas di antara para stakeholder. Menurut dia, beberapa SKPD justru saling berebut menjadi leading sector karena hanya berdasar anggaran, bukan kerja untuk mewujudkannya.
Baca Juga: Klarifikasi 2 Kiai soal Korupsi Bupati Situbondo: Tidak Ada Penggeledahan KPK
"Ini harus segera ada perbaikan. Ingat, generasi muda hari ini adalah cermin dari masa depan bangsa, masa depan kita sebagai orang tua. Mari bersama tumbuhkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita," pungkas Jayadi. (had/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News