Rapat kerja yang digelar DPRD Kabupaten Mojokerto.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar rapat kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Selasa (21/1/2025). Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto menjadi sorotan utama dalam agenda tersebut.
Diskusi fokus pada evaluasi kinerja DKPP Kabupaten Mojokerto, dan penajaman program kerja untuk tahun ini mengungkapkan sejumlah temuan yang mengkhawatirkan. Terdapat beberapa catatan penting terkait program kerja, dan dewan menyoroti kurangnya program lumbung pangan yang terstruktur dan terukur dalam rencana kerja DKPP Kabupaten Mojokerto.
BACA JUGA:
- Kiai Asep Targetkan Ketua DPRD, Saan Mustopa Nasdem Terkesan Relawan Gus Bara-Gus Habib Capai 27.000
- Dewan Desak Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tertibkan Tiang Fiber Optic Ilegal
- Menjamurnya Tiang dan Kabel FO yang Diduga Ilegal di Kabupaten Mojokerto Jadi Sorotan Dewan
- Anggota Dewan ini Apresiasi Pameran Lukisan Nasional di Kabupaten Mojokerto
"Perlu ditekankan pentingnya peran DKPP dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan yang terencana dengan baik," kata anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Bambang Wijanarko, sembari mempertanyakan secara spesifik jenis lumbung pangan yang akan diimplementasikan DKPP.
Menjawab hal itu, Kepala DKPP Kabupaten Mojokerto, Ridwan, menyampaikan kendala yang dihadapi pihaknya, yakni keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah setempat.
"Minimnya anggaran tersebut menghambat perencanaan dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan," ucapnya.
Dewan menilai, Pemkab Mojokerto cenderung memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya jalan cor beton, tanpa memperhatikan skala prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
