Bersama DKPP Kabupaten Mojokerto, Dewan Bahas Ketahanan Pangan

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar rapat kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Selasa (21/1/2025). Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto menjadi sorotan utama dalam agenda tersebut.

Diskusi fokus pada evaluasi kinerja DKPP Kabupaten Mojokerto, dan penajaman program kerja untuk tahun ini mengungkapkan sejumlah temuan yang mengkhawatirkan. Terdapat beberapa catatan penting terkait program kerja, dan dewan menyoroti kurangnya program lumbung pangan yang terstruktur dan terukur dalam rencana kerja DKPP Kabupaten Mojokerto.

"Perlu ditekankan pentingnya peran DKPP dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan yang terencana dengan baik," kata anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Bambang Wijanarko, sembari mempertanyakan secara spesifik jenis lumbung pangan yang akan diimplementasikan DKPP.

Menjawab hal itu, Kepala DKPP Kabupaten Mojokerto, Ridwan, menyampaikan kendala yang dihadapi pihaknya, yakni keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah setempat.

"Minimnya anggaran tersebut menghambat perencanaan dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan," ucapnya.

Dewan menilai, Pemkab Mojokerto cenderung memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya jalan cor beton, tanpa memperhatikan skala prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Anggota komisi yang lain, Heri Suyatnoko, mengungkapkan temuan yang memprihatinkan, yaitu kegagalan program bantuan sosial (bansos) beras tahun anggaran 2024 senilai Rp1 Miliar yang hingga saat ini masih tersimpan di Bulog. Disinggung pula rendahnya profitabilitas program pembibitan benih ikan yang hanya menghasilkan keuntungan Rp110 juta dari total anggaran Rp1 miliar.

Ia mengajukan beberapa rekomendasi penting. Ia menekankan perlunya Pemkab Mojokerto untuk lebih efektif dan efisien dalam mengimplementasikan visi, dan misi daerah melalui breakdown yang terstruktur ke setiap OPD.

Rendahnya PAD Kabupaten Mojokerto yang hanya mencapai sekitar Rp750 miliar dari target Rp800 miliar lebih juga menjadi sorotan utama. Heri menyarankan swastanisasi BUMD sebagai strategi untuk meningkatkan PAD secara signifikan.

"Saya menilai bahwa pengelolaan BUMD yang kurang optimal dan rawan korupsi perlu dibenahi untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto," katanya.

Dari hasil rapat kerja mengidentifikasi sejumlah permasalahan krusial dalam kinerja DKPP Kabupaten Mojokerto. Dewan mendesak Pemkab Mojokerto untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja DKPP dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. (ris/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News