Rapat kerja yang digelar DPRD Kabupaten Mojokerto.
Anggota komisi yang lain, Heri Suyatnoko, mengungkapkan temuan yang memprihatinkan, yaitu kegagalan program bantuan sosial (bansos) beras tahun anggaran 2024 senilai Rp1 Miliar yang hingga saat ini masih tersimpan di Bulog. Disinggung pula rendahnya profitabilitas program pembibitan benih ikan yang hanya menghasilkan keuntungan Rp110 juta dari total anggaran Rp1 miliar.
Ia mengajukan beberapa rekomendasi penting. Ia menekankan perlunya Pemkab Mojokerto untuk lebih efektif dan efisien dalam mengimplementasikan visi, dan misi daerah melalui breakdown yang terstruktur ke setiap OPD.
Rendahnya PAD Kabupaten Mojokerto yang hanya mencapai sekitar Rp750 miliar dari target Rp800 miliar lebih juga menjadi sorotan utama. Heri menyarankan swastanisasi BUMD sebagai strategi untuk meningkatkan PAD secara signifikan.
"Saya menilai bahwa pengelolaan BUMD yang kurang optimal dan rawan korupsi perlu dibenahi untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto," katanya.
Dari hasil rapat kerja mengidentifikasi sejumlah permasalahan krusial dalam kinerja DKPP Kabupaten Mojokerto. Dewan mendesak Pemkab Mojokerto untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja DKPP dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. (ris/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
