Namun, tidak lama setelah itu pemerintah justru melakukan hal yang sifatnya inefisiensi terutama dalam konteks menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L)
“Sehingga tentu penambahan ini akan menambah beban belanja yang sebelumnya sebenarnya sudah cukup besar terutama dalam konteks belanja yang berkaitan dengan K/L,” ungkapnya.
Lebih lanjut, untuk menjaga ruang fiskal, Yusuf menyarankan pemerintah perlu melakukan konsolidasi terutama dengan otoritas moneter untuk melakukan simulasi apabila terjadi perubahan anggaran, serta perekonomian bisa berjalan dengan optimal.
Ia mencontohkan, apabila pemerintah menjalankan kebijakan defisit anggaran yang lebih tinggi, maka rencana tersebut harus dikomunikasikan dengan otoritas moneter untuk dilakukan simulasi stress, apakah rencana kebijakan tersebut akan mempengaruhi aspek moneter terutama dalam hal ini inflasi.
Ruang fiskal sempit
Disamping itu, dengan menyempitnya ruang fiskal, pemerintah juga disarankan untuk mencari opsi ekstensifikasi pajak. Misalnya melalui pajak karbon atau misalnya pajak orang kaya, yang bisa dijadikan sebagai alat mitigasi dalam potensi menyempitnya ruang fiskal.
Meski begitu, Yusuf menambahkan, pada tahap awal pemerintah tampaknya masih akan mengandalkan utang baru untuk menjalankan kebijakannya.
“Tentu rencana penerbitan utang juga bisa ikut melibatkan berbagai skenario terutama di dalamnya misalnya mendorong penggunaan pinjaman luar negeri terutama untuk program tertentu,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan penghematan belanja untuk menjaga ruang fiskal tetap prudent, namun dengan syarat, penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan stimulus perekonomian baik di level pemerintah pusat maupun di level pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
