GRESIK (BangsaOnline) - Netralitas PNS (pegawai negeri sipil) di Pemkab Gresik pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 lalu sudah bisa dibuktikan, dengan tidak terbukti adanya PNS yang lakukan politik praktis dan upaya dukung mendukung.
Meski demikian, pucuk pimpinan Pemkab Gresik tetap harus menguji netralitas para PNS seiring akan digelarnya pesta demokrasi Pilpres (pemilu presiden) Juli 2014 mendatang.
Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Minta TAPD Tak Sodorkan Draft KUA PPAS yang Belum Rampung Secara Internal
Wakil Bupati Gresik, Moch Qosim mengingatkan, bahwa tahun 2014 merupakan tahun politik. Setelah sukses menyelenggarakan pemilihan legislatif pada 9 April 2014, PNS juga dihadapkan pada pesta politik berupa pemilihan presiden dan wakil presiden. "Di sinilah netralitas PNS dipertaruhkan lagi. Saya yakin dengan kondisi Kabupaten Gresik yang aman dan tertib akan menjamin pelaksanaan pilpres bulan depan tetap lancar dan aman. Kondisi yang aman dan lancar inilah merupakan modal kita menjadi magnet khusus bagi para investor untuk menanamkan modalnya, " jelasnya.
Menurut Moch Qosim, PNS pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum legislatif untuk calon anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, DPD dan calon anggota DPRD kabupaten telah menunjukkan netralitasnya. Karena itu, pemerintah Gresik mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang tulus dan pengabdiannya yang telah menggunakan hak pilihnya, serta keluarganya.
Dan,
bagi mereka yang menjadi anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) maupun
KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) legislatif telah
menjalankan tugas dengan baik. Sehingga, Pileg berjalan lancar. “Alhamdulillah,
Pileg berjalan dengaan aman dan lancar," terangnya.
Moch Qosim berharap kepada seluruh anggota Korpri tetap menjunjung tinggi
netralitas dan tetap menunjukkan kepada masyarakat, bahwa jajaran aparatur
pemerintahan di era reformasi saat ini merupakan pelayan masyarakat.
Baca Juga: DCKPKP Gresik Rampungkan Sejumlah Program Nawa Karsa Tahun 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News