Penyelenggaraan Berjalan Lancar, KPU Tuban Tetap Susun Laporan Evaluasi Pilkada 2024

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Meskipun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Tuban berjalan lancar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tetap menyusun hasil laporan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak, Senin (24/2/2025).

Penyusunan laporan tersebut dikemas melalui focus group discussion (FGD) dengan mengundang perwakilan Pemkab Tuban, Kejari Tuban, Polres Tuban, organiasi wartawan, partai politik, pemantau pemilu, Bawaslu, hingga tokoh masyarakat, bertempat di Meeting Room LYNN Hotel.

Ketua KPU Kabupaten Tuban, Zakiyatul Munawaroh, mengatakan evaluasi pilkada ini digelar sebagai tindak lanjut dari arahan KPU RI. Pada penyusunan laporan, setiap undangan diminta untuk mengisi kuisioner yang telah disiapkan.

"Tapi sebelumnya, seluruh tamu undangan yang hadir dibuat forum-forum kecil guna membahas evaluasi selama Pilkada berlangsung," kata Zakiyah, sapaan akrabnya.

Dalam forum tersebut, para peserta diminta berdiskusi yang dibagi menjadi 4 dimensi, dengan beberapa pembahasan. Yaitu dimensi tahapan, dimensi non-tahapan, dimensi eksternalitas, dan dimensi kelambagaan.

"Dari hasil masukan masing-masing dimensi akan dijadikan satu, lalu dilaporkan ke KPU Pusat. Yang tentunya juga menjadi bahan evaluasi KPU Tuban agar menjadi acuan pelaksanaan pada Pilkada mendatang," bebernya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Lembaga Masyarakat Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Tuban, Suwandi, dalam FGD tersebut memaparkan hasil evaluasi selama KPU melakukan tahapan.

Di antaranya, banyak temuan pemasangan alat peraga kampaye (APK) yang terkesan asal-asalan. Antara lain, APK yang membahayakan pengguna jalan, bahkan menyebabkan kecelakaan.

"Ini jadi PR bersama, pemasangan APK pada pemilu mendatang agar perlu memperhatikan keselamatan orang lain. Dan alangkah baiknya juga harus koordinasi dengan PPK dan PPS agar pemasangan tepat sasaran," ucapnya.

Suwandi juga menyinggung adanya keterlambatan informasi yang berasal dari website resmi KPU Tuban. Terutama, saat pengumuman hasil pembentukan badan adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun desa.

"Ini memang penting. Tapi jangan sampai informasi itu sudah beredar di medsos, tapi website KPU belum ada," pungkas Ketua PWI Kabupaten Tuban itu. (wan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News