
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) bersama Persatuan Wartawan Situbondo (PWI) merayakan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT PWI di aula Kantor Kejari, Selasa, (25/2/2025).
Kajari Situbondo, Ginanjar Cahya Permana, menyambut terbuka atas pemberitaan media tentang pembangunan di Situbondo. Namun ia mengaku tidak menemukan pemberitaan terkait proyek yang mangkrak sejak ia awal menjabat di Situbondo.
Baca Juga: Polres Situbondo Semarakkan HPN ke-79
"Tidak ada publikasi tentang proyek mangkrak," kata Ginanjar.
Ginanjar meminta kepada media untuk lebih aktif dalam menyampaikan kabar terkait pembangunan di Situbondo, agar pembangunan terus menjadi sorotan pihak berwajib.
"Publish, biar jadi sorotan penegak hukum," pintanya.
Baca Juga: Pemkot Bersama Kejari Kota Mojokerto Teken MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
Walaupun demikian, ia juga mengimbau agar wartawan tetap berhati-hati dalam menulis dan menghindari justifikasi orang sebagai koruptor.
“Ada ketentuan bagi kami untuk tidak mempublish perkembangan penyelidikan, karena kejaksaan cuma berkewajiban untuk melaporkan kepada terlapor," jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Pengadilan Negeri, Achmad Rasyid, menyebut bahwa pada pada prinsipnya wartawan mempunyai hak untuk menyampaikan kabar kepada masyarakat, dengan catatan informasi yang disampaikan benar.
Baca Juga: Dua Kasi di Kejari Kabupaten Probolinggo, Kajari Pimpin Sertijab
"Karena memang tugasnya memenuhi hak masyarakat untuk memperolah informasi," terang Achmad Rasyid.
Ia mengimbau media untuk memperhatikan 3 hal agar terhindar dari hukum, diantaranya berita kepentingan umum, membela diri, dan menyampaikan kebenaran.
Selain itu, Rasjid juga mengatakan bahwa media juga harus melengkapi seluruh persyaratan legalitas.
Baca Juga: Kejari Kota Batu Tahan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi KUR Fiktif BRI
"Medianya harus berbadan hukum," ungkap Rasyid.
Lebih lanjut, ia mengataka perlunya kode etik bagi para wartawan saat melaksanakan tugasnya dan menggunakan diksi-diksi yang benar dalam penulisan hukum.
"Wartawan mungkin ada baiknya sarjana hukum, karena telah paham bahasa hukum,” katanya.
Baca Juga: Selain Kasus Korupsi PT EP, Kejari Kediri Juga Gelar Penyidikan Kredit Fiktif di Sejumlah Bank BUMN
Sedangkan Ketua PWI, Edy Supriyono, mengeluhkan pertumbuhan wartawan saat ini yang hanya mengedepankan kuantitas. Menurutnya, perkembangan tersebut tidak berimbang dengan kualitas.
"Tidak lagi edukatif, cuma cari masalah," ungkap Edy.
Ia berharap, kegiatan ini bisa menambah pemahaman wartawan di bidang hukum.
Baca Juga: Kajari Gresik Sebut Sisa Anggaran CSR dari Perusahaan di Desa Roomo Tembus Rp11 Miliar
"Mininal teman bisa menulis dengan baik dalam hal hukum, sehingga image positif wartawan Situbondo keluar," pungkasnya. (sbi/msn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News