Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik merespons keluhan masyarakat terkait kerusakan pada JPD atau jalan poros desa.
Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, menyatakan pihaknya memahami hal tersebut lantaran mengganggu aktivitas warga, khususnya di sektor perekonomian.
"DPRD mendorong sektor perbaikan JPD menjadi prioritas," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (26/2/2025).
Ia menjelaskan, kondisi JPD yang tersebar di 330 desa kini banyak yang rusak, baik ringan maupun berat, di mana semakin parah saat musim hujan.
Untuk melakukan perbaikan seluruh JPD di Gresik, dibutuhkan anggaran cukup besar dengan total mencapai triliunan rupiah, dan pemerintah saat ini tak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan anggaran sebesar itu.
"Kebutuhan pembangunan JPD se-Kabupaten Gresik sangat besar, total Rp3 triliun. Itu belum termasuk jalan kabupaten," kata Syahrul.
Selama ini, ia menyebut perbaikan JPD masih menjadi kewenangan desa, dan apabila terdapat kerusakan perbaikan dilakukan dengan DD (Dana Desa) atau dana bantuan lain dari pemerintah. Selain itu, ada sejumlah ruas JPD yang sekarang statusnya naik menjadi jalan kabupaten
"Jika, JPD status jalannya dinaikkan ke kelas jalan kabupaten, ada ketentuan yang harus dipenuhi, dan ada verifikasi dari provinsi," tuturnya.
Syahrul menjelaskan, JPD seharusnya menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah desa. Hal ini bakal menjadi masukan dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD), sebab pemerintah belum mampu memperbaiki kerusakan JPD secara total karena keterbatasan fiskal APBD.
"Kalau lihat fiskal daerah saat ini yang masih di kisaran Rp3,8 triliun tetap belum bisa selesai secara total, jadi tetap caranya adalah desa menjadikan pembangunan JPD sebagai skala prioritas dalam penyusuan APBDes," pungkasnya. (hud/mar)
