Ketua Panja Penanganan Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis. Foto: ANDI SIRAJUDIN/BANGSAONLINE
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Panitia Kerja (Panja) Penanganan Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo terus bergerak mengumpulkan data dan informasi terkait penyaluran pupuk subsidi.
Jika sebelumnya sudah mengumpulkan seluruh distributor atau penyalur pupuk dan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah kios, kini dewan mulai menyusun konsep untuk memperbaiki seluruh data penerima E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) agar penerima pupuk subsidi dari pemerintah tepat sasaran, dan tidak dijadikan sebagai ajang politik maupun penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Faktanya, hingga saat ini ada sebagian oknum kios yang menjual pupuk subsidi berjenis Urea dan Phonska di atas HET yang sudah ditetapkan pemerintah.
Ketua Panja Penanganan Pupuk Subsidi DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menyebut pihaknya saat ini tidak hanya berfokus pada penanganan harga pupuk yang tinggi di pasaran. Namun, dewan terfokus pada perbaikan E-RDKK agar tepat sasaran.
"Kita tidak hanya fokus pada HET saja. Namun, kita juga fokus pada perbaikan penyusunan E-RDKK. Nantinya, kita akan melakukan sosialisasi terkait RDKK dan akan melibatkan desa dalam penyusunan itu, agar rumusan dan buku RDKK sebagai acuan penerima pupuk subsidi tepat sasaran," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (6/3/2025).
Politikus PKB ini menjelaskan, Panja pupuk telah membagi masalah pupuk menjadi 3 bagian, kuota, distribusi, dan harga.
"Ibarat sebuah penyakit, penanganan pupuk di Kabupaten Probolinggo sudah mengalami komplikasi yang sudah lama. Jadi, perlu penangananan dokter spesialis. Nah, maksud saya bagaimana tahapan Panja hari ini sekiranya seluruh pengecer dari tingkat atas sampai bawah mentaati harga HET dulu," paparnya.
Setelah harga itu ditaati, lanjut Muchlis, baru menginjak pada hal yang kedua yaitu distribusi dengan seluruh sistem yang ada. Salah satunya, adalah perbaiki sistem E-RDKK.
"Karena, kita lihat, banyak petani-petani kita yang punya sawah produktif, justru tak masuk di RDKK. Justru, ada kelompok-kelompok besar yang memonopoli dan justru tak punya sawah, tapi kebagian pupuk subsidi. Ini yang akan kita perbaiki," imbuhnya.
Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo ini kembali menegaskan jika Panja akan melibatkan desa dalam penyusunan RDKK.
"Bagaimana, nanti RDKK yang dulunya tertutup. Kita buka selebar-lebarnya dan melibatkan desa. Biar, desa juga tahu, siapa saja yang menerima pupuk subsidi. Panja ada disitu nanti," ucapnya.
Soal kuota, di mana ditemukan faktanya jika ada di beberapa daerah atau kecamatan yang justru tidak butuh urea tinggi, ternyata kuota pupuk urea di sana kelebihan.
"Ini yang nantinya, juga kita atur. Bagaimana kuota pupuk sesuai dengan kebutuhan daerahnya," pungkasnya. (ndi/mar)
