
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rapat Komisi I DPR RI membahas Revisi Undang-Undang TNI yang digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta, Sabtu (15/3/2025) kemarin, mendapat sorotan publik.
Hal itu menjadi pertanyaan, khususnya alasan rapat itu tidak digelar di gedung DPR RI. Hal ini tentu tak sejalan dengan instruksi Presiden yang sedang menjalankan efisiensi anggaran.
Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin Mochammad, mempertanyakan tentang rapat DPR yang digelar di Hotel Fairmont tersebut.
BACA JUGA:
Pria yang akrab disapa Gus Ubaid itu menilai DPR tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang terhimpit secara ekonomi.
"Wakil rakyat rapat di hotel mewah sangat tidak pantas dan tidak peka pada kondisi rakyat yang sedang susah secara ekonomi," kata pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah, Kaliwining, Jember itu, Ahad (16/3/2025).
Gus Ubaid, begitu ia karib disapa, mengingatkan saat ini negara sedang melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada kehidupan rakyat. Karena itu, sangat tidak pantas kalau DPR sebagai wakil rakyat justru menggelar rapat di hotel mewah.
Pengurus PBNU ini bisa merasakan kekecewaan masyarakat sipil terhadap perilaku wakil rakyat tersebut.
"Tentu rakyat juga terluka. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan, yang esensinya menahan hawa nafsu," kata Gus Ubaid ini.
Ia pun mengajak masyarakat tetap tenang menyikapi kondisi tersebut. Serta mengajak rakyat berdoa agar kesulitan segera berlalu dari negeri ini.
"Mari kita memohon kepada Allah, agar mengingatkan dengan caraNya, mengingatkan para pemangku kebijakan agar bekerja dengan amanah," ujar tokoh NU asal Jember itu.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSRSK) menggelar demo di hotel tempat rapat Panja RUU TNI yang tertutup dan terkesan sembunyi-sembunyi.
Mereka juga memprotes RUU TNI yang bisa mengancam supremasi sipil dan profesionalisme TNI. (mdr/rev)