Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batu, H. Nur'Ali, saat meninjau lokasi proyek pavingisasi jalan menuju arah pengelolaan sampah TPS 3R di Dusun Dadapan, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji.
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batu, H. Nur'Ali, meninjau lokasi proyek pavingisasi jalan menuju arah pengelolaan sampah TPS 3R di Dusun Dadapan, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Selasa (18/3/2025). Pembangunan itu dianggap penting guna menunjang kelancaran pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga ke lokasi TPS.
"Ya, survei lokasi untuk pembangunan paving jalan menuju arah pengelolaan sampah TPS 3R Dusun Dadapan ini untuk memastikan kelayakan proyek itu. Mengingat proyek ini menurut kami sangat penting, insyaallah pembangunannya akan dimulai tahun 2026 mendatang," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (19/3/2025).
Dijelaskan olehnya, volume proyek pavingisasi tersebut lebih kurang 500 meter dengan alokasi anggaran Rp150 juta. Proyek ini akan di kerjakan di tahun depan untuk menunjang kelancaran pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga ke lokasi TPS.
Selama ini, kata Nur'ali, warga Dusun Dadapan masih membuang sampah ke Dusun Pandan. Selanjutnya, atas inisiatif Ketua BPD Pandanrejo, Ruba'i, yang juga warga Dusun Dadapan, maka digagaslah program pavingisasi menuju TPS Dadapan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu TPS di Dusun Pandan penuh.
"Kebetulan ketua BPD Pandanrejo Pak Ruba'i adalah warga Dadapan. Beliau berusaha mengantisipasi jika di Pandan tidak muat maka akan warga Dusun Dadapan akan bangun TPS sendiri. Insyaallah setelah program pavingisasi nanti selesai, TPS Dadapan sudah bisa dioptimalkan," paparnya.
Ia pun menyebut, anggaran yang digunakan untuk pavingisasi yakni dari pokir anggota dewan. Sesuai arahan Kemendagri, realisasi anggaran pokir saat reses tersebut, anggota dewan tidak boleh lagi mengadakan kegiatan yang bersifat seremoni di aula dengan mengundang tokoh masyarakat.
Menurut aturan Kemendagri, setiap anggota dewan harus turun langsung ke masyarakat agar proyek yang akan dibangun tepat sasaran.
"Sekarang sudah beda dengan dulu. Kami anggota dewan harus terjun langsung ke masyarakat. Berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat di lokasi proyek untuk memastikan apakah proyek yang akan dibangun memiliki skala prioritas atau tidak," ucap Nur'ali. (asa/mar)
