Ketua Fraksi PDIP, Budi Leksono
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - DPRD Surabaya Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh rencana pembangunan RSUD Selatan dan Utara yang merupakan bagian dari program Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armudji untuk melakukan pemerataan layanan kesehatan di 5 zona di Wilayah Surabaya.
Ketua Fraksi PDIP, Budi Leksono mengatakan, pemerataan layanan kesehatan merupakan bagian dari nafas PDIP yang diterjemahkan oleh kadernya dalam rangka keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.
“Pembangunan rumah sakit yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya berorientasi pada untung dan rugi, namun lebih ke arah pemerataan layanan kesehatan, mengingat antrian pasien yang berobat di BDH dan Soewandhie sudah terlalu banyak, dengan dibangunnnya RS Selatan dan Utara maka warga Surabaya akan semakin dapat kemudahan dalam menjangkau layanan di sektor kesehatan” ujar Buleks panggilan akrab Budi Leksono.
Menurutnya, Fraksi PDIP mendukung penuh rencana pembangunan RS yang sudah tertuang dalam janji kampanye pasangan Eri Cahyadi-Armudji, karena ini menunjukkan pemerintah yang hadir dalam melayani warganya.
"Sehingga uang yang bersumber dari rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk layanan kesehatan gratis," tambah Budi Leksono yang juga sebagai Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari proses Demokrasi. Perbedaan pola pikir dan pola pandang setiap orang atau perwakilan masyarakat melalui forum politik itu hal biasa masing-masing pendapatnya demi kebaikan warga kota Surabaya” tambahnya.
Perbedaan Pendapat di Rapat Pansus
Sebelumnya, rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya mengungkap adanya perbedaan pandang dan pola pikir rencana Pembangunan RSUD Selatan dan Utara di Surabaya.
Hal ini sisampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Surabaya saat menggelar rapat evaluasi kinerja rumah sakit daerah khususnya manajemen RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD dr. Soewandhi, Jumat (11/4/2025) lalu.
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati Aning Rahmawati menilai bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan masih belum matang, baik dari sisi perencanaan teknis maupun legalitas lahan.
Menurut Aning hingga saat ini, proyek tersebut masih bergantung pada pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dijadwalkan baru akan dilakukan pada 22 April 2025.
Pendapat Wakil Ketua DPRD Surabaya
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, angkat bicara soal usulan penundaan pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Selatan yang dilontarkan sejumlah anggota Pansus LKPJ.
Menurutnya, menunda proyek ini bukanlah solusi, justru bisa memperparah ketimpangan akses layanan kesehatan di Kota Surabaya.
“Selama ini, warga Surabaya Selatan seperti di anak tirikan. Akses layanan kesehatan masih jauh dari kata merata. Rumah sakit di selatan itu mutlak dibutuhkan,” tegas Fathoni, Minggu (13/4/2025).
Politikus Partai Golkar ini menyebut, pembangunan rumah sakit bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi wujud nyata dari keadilan sosial.
Menurutnya, semua wilayah, dari utara hingga selatan, berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang setara.
