Dianggarkan dari BTT APBD, Pemkab Gresik Siap Bangun Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat

Dianggarkan dari BTT APBD, Pemkab Gresik Siap Bangun Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menjelaskan pendirian Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat. FOTO: ist.

"Koperasi ini milik masyarakat, dikelola oleh desa, dan kelurahan dan hadir untuk menjawab kebutuhan riil warga. Kalau sudah terbentuk, nanti akan bergerak dalam kegiatan ekonomi di desa seperti penyerapan gabah petani pasca panen dengan harga Rp 6.500 perkg, penyaluran dan penjualan LPG 3 kg, ada klinik dan apotik sederhana. Juga bisa menyediakan pupuk bersubsidi, untuk memutus mata rantai pendistribusian yang panjang sehingga diharapkan pupuk makin muda didapatkan petani, termasuk kalau sudah terbentuk bantuan sosial juga bisa ditangani koperasi," terangnya.

"Kita ingin koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkeadilan. Kita ingin desa-desa kita mandiri, tidak lagi tergantung pada sistem distribusi yang tidak berpihak,” imbuhnya.

Pemkab Gresik akan memulai pembentukan KMP dengan melakukan pendampingan kelembagaan dan penguatan manajemen koperasi di tiap Desa.

Selain itu, lanjut Bupati, Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi yang mendukung serta memberikan insentif bagi desa-desa yang siap dan bersungguh-sungguh menjalankan program ini.

"Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, Pemkab Gresik berharap tercipta ekosistem ekonomi desa yang kuat, inklusif, dan mampu menjadi penopang utama pembangunan daerah dari bawah ke atas," harapnya.

Pendirian Sekolah Rakyat

Sementara untuk pendirian SR, Pemkab menyiapkan telah salah satu sekolah SMP di Desa Raci, Kecamatan Sidayu. Namun, finalnya masih menunggu tim survei dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI

"Hari ini Pak Wabup (Asluchul Alif) yang saya tugaskan ke Jakarta dengan Dispedik dan Dinas Sosial, serta Bappeda untuk presentasi dengan Kementerian terkait untuk pendirian SR. Insya Allah dalam waktu dekat, hari Sabtu Kemensos turun ke Gresik untuk melihat potensi yang ada di Sidayu," urai Bupati.

Ia berharap ada percepatan pendirian SR untuk keluarga kurang mampu dan bisa dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada bulan Juli.

"Kenapa? Kok bisa? Bisa, sebab kami di Dispendik telah melakukan grouping atau merger dua sekolah digabungkan jadi satu karena lokasinya berdekatan, kemudian sekolah yang lama tersebut kita gunakan SR SMP awal PPDB 2025," paparnya.

"Kita pakai infrastruktur lama ini karena pada tahun 2024 mendapatkan renovasi, artinya bangunanannya masih layak, masih bagus, tinggal sistem pendidikan SR SMP di Kabupaten Gresik agar bisa jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan keluarga tak mampu," pungkasnya. (hud/van)