SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk kepala desa (kades) yang rencananya dialokasikan dalam APBD Sidoarjo tahun 2016, tak berjalan mulus. Sebab, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menentang keras dalam paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2016, Rabu (7/10). KUA PPAS merupakan acuan dalam menyusun APBD Sidoarjo tahun 2016.
Bahkan, F-PAN mengancam bakal walk out jika rencana pengadaan mobdin untuk kades tetap disahkan dalam KUA PPAS. Hal tersebut ditegaskan Ketua F-PAN DPRD Sidoarjo, Bangun Winarsa kepada wartawan, Senin (5/10).
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
Alasannya, alokasi anggaran lebih urgent serta lebih prioritas untuk pemenuhan kewajiban dasar lebih dahulu daripada memanjakan kepala desa dengan mobdin. Kewajiban dasar tersebut yakni Sidoarjo harus menuntaskan pemenuhan komponen biaya pendidikan. Seperti biaya investasi dan biaya operasional. Sebab, biaya investasi akronim dari uang gedung yang dipungut pihak sekolah kepada wali murid, lebih baik dihilangkan. Sebaliknya, kebutuhan biaya investasi dan biaya personal ditanggung oleh APBD Sidoarjo yang kekuatan anggarannya sudah mencapai sebesar Rp 4 triliun.
"Saya kerap mendengar keluhan para wali murid yang sangat berat untuk membayar uang gedung. Bahkan, ada pekerja pabrik yang menjadi wali murid di SMPN 2 Krian, sebenarnya tak sanggup membayar uang gedung sebesar Rp 1,7 juta meskipun mendapat toleransi dianggsur sampai akhir tahun," ucap Bangun.
Karena takut anaknya dikucilkan oleh sekolahnya, maka wali murid tersebut harus pontang-panting mencarikan uang untuk membayar uang gedung. Realitas tersebut, sambung Bangun, menunjukkan orientasi alokasi anggaran yang tak berpihak pada pemenuhan kewajiban dasar.
Baca Juga: Tampil Moncer di Debat Pilbup Sidoarjo 2024, Paslon SAE Ingin APBD Jadi Solusi Masalah Rakyat
"Alokasi dana mobil dinas untuk kepala desa belum prioritas. Apalagi anggarannya dialokasikan mencapai Rp 100 miliar. Kalau dipaksakan, kami akan walk out,” cetusnya.
Untuk itu, Bangun Winarsa meminta kearifan dari koleganya sesama legislator untuk rela melepas anggaran mobdin kades dan dialihkan pada anggaran pendidikan. Kalau dipaksakan untuk disetujui di paripurna, pihaknya akan walk out dan tidak mau membubuhkan tandatangan persetujuan KUA PPAS. Konon, F-Golkar dan F-Demokrat juga menyatakan sikap yang sama. (sta/sho)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
