“Laporan tersebut menjadi acuan apakah penjamin awal adalah Jasa Raharja atau langsung BPJS Kesehatan. Santunan maksimal dari Jasa Raharja untuk korban luka adalah Rp20 juta. Jika biaya perawatan melebihi jumlah tersebut, barulah BPJS Kesehatan menjadi penjamin selanjutnya dengan mekanisme tarif INA-CBG sesuai hak kelas peserta,” terang Janoe.
Ia menekankan pentingnya pemahaman peserta terhadap sistem jaminan sosial nasional yang bersifat koordinatif antar-lembaga.
Dengan begitu, setiap lembaga penjamin dapat menjalankan fungsinya sesuai regulasi dan porsi masing-masing.
Salah satu peserta Program JKN di Gresik, Nurul Hidayat (33), turut membagikan pengalamannya. Ia pernah mengalami kecelakaan lalu lintas ganda empat tahun lalu. Dalam proses perawatan, ia diberi penjelasan bahwa biaya pengobatannya melebihi plafon dari Jasa Raharja.
“Alhamdulillah, karena saya peserta aktif BPJS Kesehatan, biaya sisanya ditanggung. Saya tidak perlu bayar sendiri. Yang penting, saat itu saya sudah menjadi peserta aktif. Itu yang menyelamatkan saya,” kenang Nurul.
Sebagai upaya edukasi dan kemudahan akses informasi, BPJS Kesehatan juga menyediakan beberapa kanal layanan, seperti Aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengecek keaktifan kepesertaan, status pembayaran, kartu digital, serta skrining riwayat kesehatan.
Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan layanan Pandawa (Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp) di nomor 08118165165. Pandawa menyediakan tiga jenis layanan utama, yaitu Administrasi, Informasi, dan Pengaduan. Untuk pengecekan status kepesertaan, peserta cukup memilih layanan informasi dan mengikuti panduan yang ada.
“Dengan memahami jenis kecelakaan yang dijamin, peserta akan lebih siap dan terlindungi. Penting untuk tetap menjadi peserta aktif dan memahami prosedur penjaminan,” pungkas Janoe.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
