Menteri ATR/BPN saat memberi arahan saat rapat koordinasi pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan.
BANJARBARU, BANGSAONLINE.com - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program strategis Kementerian ATR/BPN.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kamis (31/7/2025).
“Kami memiliki empat produk utama. Pertama adalah kebijakan dan layanan pertanahan, kedua Reforma Agraria, ketiga Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional, dan keempat kebijakan serta layanan tata ruang,” kata Nusron.
Ia menjelaskan, keempat program itu saling beririsan dengan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan pertanahan berlaku di seluruh kota dan kabupaten, sementara Reforma Agraria hanya relevan di wilayah dengan ketimpangan penguasaan lahan.
Pengadaan tanah umumnya berkaitan dengan proyek strategis nasional yang tidak selalu ada di setiap daerah. Adapun kebijakan tata ruang memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan perizinan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa membuat sertipikat tanah tanpa ada surat keterangan dari desa atau kelurahan. Kalau surat keterangannya salah, maka sertipikatnya pun pasti salah,” ucap Nusron.
Ia menyoroti pentingnya kolaborasi sebagai keharusan, bukan lagi pilihan, terutama di Kalimantan Selatan. Di wilayah tersebut, terdapat kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 2,05 juta hektare, yang sebagian besar belum terpetakan dan belum bersertipikat.
Menteri ATR/BPN berharap, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dalam melengkapi pendaftaran bidang tanah.
“Ini semua adalah PR bersama,” pungkasnya.
Rapat koordinasi turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Menteri ATR/BPN didampingi Kabiro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Kalsel, Abdul Azis, beserta jajaran. Hadir pula Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan. (afa/mar)
