Saat ini, Pemprov Jawa Timur memiliki 256 tenaga penyuluh kehutanan, terdiri dari 212 ASN (PNS dan CPNS) serta 44 tenaga PPPK, yang bertugas di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, Dinas Kehutanan Jatim juga membina 564 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang aktif memberikan pendampingan di lapangan.
“Selain itu, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan juga membina sebanyak 564 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang turut membantu penyuluhan di lapangan,” ungkap Khofifah.
Khofifah berharap Munas penyuluhan kehutanan Tahun 2025 bertema ‘Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan’, menghasilkan rumusan yang bermanfaat dalam peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan untuk dikonversi ke dalam kontruksi menjaga hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera.
“Dengan tidak mengesampingkan upaya dan kontribusi provinsi lainnya, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi sehingga penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dapat lebih berdampak pada kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sebagai informasi, selain Provinsi Jawa Timur, penghargaan juga diberikan kepada sembilan provinsi terbaik lainnya, yakni Provinsi Lampung (Terbaik II), Jawa Barat (Terbaik III), Jawa Tengah (Terbaik IV), Kalimantan Selatan (Terbaik V), DI Yogyakarta (Terbaik VI), Sulawesi Selatan (Terbaik VII), Kalimantan Tengah (Terbaik VIII), Banten (Terbaik IX), dan Kalimantan Timur (Terbaik X).
“Penghargaan ini bukan hanya prestasi Jawa Timur, tetapi juga semangat kolektif seluruh penyuluh kehutanan yang bekerja dengan dedikasi tinggi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi provinsi lain untuk terus berinovasi menjaga kelestarian alam Indonesia,” pungkas Gubernur Khofifah.(dev/van)
