Tokoh masyarakat dari Bangkalan, KH Imron Fatah.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, KH. Imron Fatah menyerukan agar program ini dikelola dengan serius dan diawasi secara ketat.
Menurut tokoh masyarakat dari Bangkalan itu, keberhasilan MBG bukan sekadar soal menu di piring anak sekolah, melainkan menyangkut masa depan generasi bangsa.
“Kalau ada sedikit masalah, jangan disepelekan. Harus dicari di mana letak salahnya. Apakah karena lalai, atau memang disengaja,” ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, perhatian ekstra diperlukan untuk program MBG. Pengawasan harus dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat sekolah hingga pusat pelaksana, yakni Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Kalau ada kekurangan, segera koordinasikan dengan kepala SPPI, supaya tidak terjadi disinformasi,” kata Imron.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan celah persoalan untuk kepentingan pribadi. Ia mencium potensi adanya oknum yang ingin menggagalkan program MBG.
Untuk itu, Imron mendorong SPPI menggandeng media dalam membangun komunikasi publik yang sehat.
“Media punya peran penting. Kalau ada miskomunikasi, media bisa jadi jembatan informasi agar masyarakat tetap percaya,” tuturnya.
Ia menegaskan, program MBG merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, melalui misi Asta Cita yang menekankan penguatan sumber daya manusia.
“Jangan sampai program mulia ini dicederai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.
Lebih lanjut, Imron mengingatkan bahwa setiap Satuan Pelaksana Pemberdayaan Gizi (SPPG) telah memiliki sistem quality control yang melibatkan ahli gizi dan kepala sekolah.
Apabila ditemukan kelalaian berulang, ia menilai perlu ada tindakan tegas, termasuk penghentian sementara operasional SPPG untuk evaluasi.
“Pembangunan SPPG ini menelan biaya besar. Maka semua pihak dari sekolah, SPPI, hingga pemerintah daerah, harus bekerja sama dan berkoordinasi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Imron menekankan pentingnya menjaga integritas anggaran. Disebutkan harga Rp10 ribu per paket makan sudah melalui perhitungan matang dari pusat.
“Jangan sampai ada pemotongan atau permainan harga yang mengorbankan kualitas makanan anak-anak. Ingat, program ini bukan ladang mencari untung, apalagi korupsi,” pungkasnya. (uzi/mar)
