Pansus Asap Digulirkan Lagi, Inisiator Bantah Pansus Ingin Jatuhkan Menteri

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Panitia Khusus Hak Interpelasi kebakaran hutan dan lahan (Pansus Asap) ditunda pengesahannya menyusul penolakan dari anggota DPR lain terutama Fraksi NasDem. Salah satu inisiator Pansus, Viva Yoga Mauladi, menyatakan siap menggulirkan lagi di masa sidang DPR berikutnya.

"Kemarin ditunda untuk dibahas pada masa sidang berikutnya setelah reses. Sebenarnya dari sisi substansi semua orang prihatin. Tapi dari sisi prosedur, ada yang minta nggak usah minta keterangan ke pemerintah tapi ajukan hak bertanya saja. PDIP juga begitu," ucap Viva kepada Minggu (1/11) dikutip dari detik.com.

Baca Juga: Luas Area Karhutla Capai 262.000 Hektare, Lahan Gambut Sulit Dipadamkan

Politisi PAN ini mengatakan, Pansus ini diusung dalam bentuk hak interpelasi karena perlu meminta penjelasan pemerintah secara komprehentif soal penanganan kebakaran hutan dan lahan. Melalui hak ini, justru Pansus ingin membantu pemerintah agar kejadian itu tak terulang.

"Ini kan tragedi kemanusiaan darurat nasional, meskipun pemerintah tak memasukkan kebakaran ini sebagai bencana nasional," ucap pimpinan Komisi IV DPR itu.

Viva membantah kekhawatiran fraksi lain bahwa tujuan Pansus ingin menjatuhkan menteri. Menurutnya, justru Pansus digulirkan untuk tujuan yang lebih jauh, yaitu penegakan hukum, pencegahan kebakaran, termasuk penataan regulasi yang belum total tak mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. "Kita sudah komunikasi dengan Bu Siti (Menteri LHK), sudah kita jelaskan tujuan Pansus ini. Nggak ada tujuan (menjatuhkan menteri -red) itu," tegasnya.

Baca Juga: 3 Wilayah Paling Parah Terpapar Kabut Asap, Ada Pekanbaru

"Menurut kami sih karena hak interpelasi hak DPR, jangan sampai kemudian ada persepsi politik yang ingin membelokkan niat tulus para pengusul. Maka inisiator sepakat dibicarakan lagi setelah reses," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, Pansus itu sudah diteken lebih dari 200 anggota DPR dari 8 fraksi kecuali NasDem dan Hanura. Namun pada rapat paripurna jelang reses Jumat (30/10) lalu, usulan itu menuai penolakan dan dianggap belum memenuhi syarat sehingga ditunda pada masa sidang berikutnya. Saat ini anggota DPR sudah reses sampai dua minggu ke depan.

Sementara Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan surat edaran bagi kantor perwakilan dan madrasah di seluruh Indonesia untuk menunaikan salat istisqa. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak warga yang berdoa demi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga: Pemprov Jatim Kirim 1 Juta Masker dan Makanan Siap Saji untuk Korban Asap Jambi

"Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, sudah membuat edaran di tiap kantor perwakilan dan seluruh madrasah untuk menunaikan salat istisqa," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebelum menjalankan salat istisqa di Masjid Istiqlal bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu, (1/11).

Pagi kemarin, Wapres bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja menjalankan salat istisqa untuk meminta hujan di wilayah yang terdampak asap. "Pada 11 September lalu telah diselenggarakan salat istisqa. Ini kali kedua atas inisiatif Bapak Wapres," katanya.

Lukman mengatakan Kalla meminta seluruh warga untuk kembali menyelenggarakan salat istisqa meski di beberapa tempat sudah turun hujan. Menurut dia, seluruh warga Indonesia harus berupaya melakukan sesuatu untuk mengatasi kekeringan dan asap yang mengganggu aktivitas para korban. "Semoga Allah SWT bisa kabulkan dan turunkan hujan, mudah-mudahan kehidupan kembali berjalan seperti sedia kala," katanya.

Baca Juga: Lagi, Bayi Tiga Bulan Meninggal karena Kabut Asap

Dalam salat Istisqa, Wapres didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi. Ribuan warga ikut serta dalam salat yang dimulai pada pukul 07.00 itu. (dtc/mer/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News