Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir dan Ketua Komisi I Muhammad Rizaldi Saputra.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir merespons banyaknya jabatan kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di level eselon II, III, dan IV agar segera diisi pejabat definitif.
Hal itu ia tekankan agar pejabat yang saat ini merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) bisa bekerja lebih maksimal.
“Saya minta agar jabatan kosong di sejumlah OPD segera diisi jabatan definitif agar pelayanan bisa maksimal,” tegas Syahrul Munir kepada BANGSAONLINE, Jumat (7/11/2025).
Ia mengaku telah meminta Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sekaligus Sekda Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, agar segera koordinasi dengan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Asluchul Alif untuk pengisian jabatan kasong.
Syahrul mengaku prihatin dengan kondisi jabatan kosong yang diisi plt. hingga berbulan-bulan secara bergantian, karena regulasinya maksimal hanya 2 kali.
“Saya prihatin ada satu jabatan harus dirangkap satu pejabat hingga 2 kali (enam bulan), karena regulasinya tidak memperbolehkan 3 kali, akhirnya di-plt pejabat lain. Tentu pejabat yang rangkap jabatan beban kerjanya makin berat sehingga tak bisa maksimal,” cetusnya.
Menurut Anggota Fraksi PKB tersebut menyampaikan, kekosongan sejumlah jabatan kepala OPD juga berpengaruh pada pembahasan KUA PPAS dan RAPBD tahun 2026 yang saat ini tengah dilakukan dewan.
“Idealnya, saat pembahasan KUA PPAS dan RAPBD seperti ini pejabat definitif yang ikut pembahasan, sehingga bisa paham program dan anggaran yang diplot. Khawatir nantinya pejabat yang ditunjuk menduduki jabatan definitif di OPD yang kosong tak sama, sehingga tak paham. Dampaknya tugas-tugas yang dijalankan terlebih dalam memberikan layanan masyarakat tak bisa berjalan dengan baik,” beber Syahrul.
Sementara itu, Ketua Komisi I, Muhammad Rizaldi Saputra, membenarkan saat ini banyak jabatan kosong di sejumlah OPD yang diisi oleh plt, baik jabatan kepala dinas, kepala bagian, maupun kasi.
“Banyak yang kosong, tapi persisnya berapa jumlahnya, ini yang akan kami tanyakan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),” ujarnya.
Ia menambahkan, komisinya sudah pernah memanggil BKPSDM terkait banyaknya jabatan kosong dan kapan diisi pejabat definitif.
“Sudah kami tanyakan itu, soal mutasi menjadi wewenang pimpinan (bupati dan wakil bupati),” ungkapnya.
Dalam hearing dengan Komisi I, lanjut Rizaldi, BKPSDM menyampaikan telah menyiapkan SDM-nya melalui program Merit atau Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
“Program ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional melalui rekrutmen dan pengembangan berdasarkan kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas, bukan sekadar masa kerja. Melalui program ini, talenta ASN dipetakan, dikembangkan, dan ditempatkan pada posisi yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik,” jelasnya. (hud/msn)
