Pencanangan Gemapatas atau akronim dari Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas yang diikuti Kantah Kabupaten Probolinggo. Foto: ANDI SIRAJUDIN/BANGSAONLINE
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Probolinggo menargetkan penyelesaian 7.000 bidang tanah pada tahun mendatang. Target ini sejalan dengan pencanangan Gemapatas atau akronim dari Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas yang digelar Kanwil BPN Jatim, Senin (10/11/2025).
Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, menyebut Gemapatas sebagai langkah awal dalam penataan batas tanah rakyat secara menyeluruh.
"Tahun 2029 nanti, ditargetkan menjadi provinsi lengkap. Kita ingin dengan peta lengkap, dapat menjadi kepentingan pemerintah baik itu di kabupaten, provinsi, dan nasional. Peta ini bisa menjadi rujukan sebagai rencana tata ruang," ujarnya saat membuka Gemapatas di Gresik.
Ia juga berharap pemasangan patok batas tanah dalam program PTSL tahun 2026 dapat selesai tepat waktu, dengan target rampung pada Juli mendatang.
Sementara itu, Kepala Kantah Kabupaten Probolinggo, Agus Susmiyanto, menjelaskan bahwa Gemapatas merupakan bagian dari sosialisasi menjelang pelaksanaan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) tahun depan.
"Kita sengaja undang 22 desa binaan yang bakal ikut dalam PTSL nanti. Karenanya, kita harapkan masyarakat pasang batas dan mempersiapkan syarat seperti alas hak maupun data yuridis lainnya. Mulai hari ini sampai Desember segera dipersiapkan, sehingga di akhir tahun sudah lengkap," paparnya.
Ia menegaskan, persiapan yang matang sangat penting agar target 7.000 bidang tanah dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2026.
"Makanya, desa binaan kita undang agar mempersiapkan seluruh prosesnya. Target kita 7.000 selesai pertengahan tahun dan jika masih kurang di sisa waktu, bisa ditambah lagi. Itu bisa dari sisa anggaran yang tak terserap," pungkasnya.
Pencanangan Gemapatas dilakukan secara simbolis di Gresik, dan diikuti secara daring oleh jajaran Kantah Kabupaten Probolinggo dari Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan.
Kegiatan ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Wakil Ketua DPRD Zubaidi, Asisten I Abdul Qofur, Ketua BWI KH. Romli Syahir, Kasi Intel Kejaksaan Taufik, serta para kepala desa dan camat yang masuk dalam program PTSL 2026. (ndi/mar)
