Suasana KTT Iklim PBB yang digelar di Brazil. Foto: Tangkapan layar kanal Youtube Reuters.
BANGSAONLINE.com – COP 30 atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim PBB di Belem, Brazil resmi dibuka pada Senin (10/11/2025). Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut, Pemerintah Indonesia dalam membuka paviliun justru seperti membuka pasar dagang hutan dan sumber daya Indonesia lainnya.
“Alih-alih memikirkan bagaimana rakyat keluar dari situasi krisis iklim dan segera menghentikan industri-industri ekstraktif, Pemerintah Indonesia justru memberi peluang bagi industri ekstraktif untuk terus mengeruk sumber daya alam. Dan di sisi lain, dapat berkontribusi menyeimbangkan karbon dengan masuk melalui skema perdagangan karbon,” tulis Walhi dalam postingan X, dikutip Selasa (11/11/2025).
Walhi menilai, dalam pembukaan yang diwakilkan langsung oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri), Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik ipar Presiden Prabowo Subianto tersebut, perdagangan karbon hanyalah cara untuk mengamankan rezim industri ekstraktif serta finansialisasi alam, yang faktanya selama ini menjadi penyebab utama krisis iklim dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
“Roh utama dari perdagangan karbon adalah penyeimbangan atau offset. Di mana satu korporasi negara-negara Annex I masih tetap boleh melepaskan emisi dari aktivitas ekstraktif dan industrialisasi, bahkan melampaui batasan emisi (cap) asalkan melakukan penyeimbangan karbon dengan cara membeli karbon di pasar karbon,” papar Walhi.
Sebagai informasi, COP 30 atau KTT Iklim PBB bertujuan untuk mengupayakan agar bumi tetap layak huni hingga generasi-generasi selanjutnya dengan cara negosiasi antarnegara.
Walhi menuturkan, hal yang seharusnya dinegosiasikan adalah, yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan bumi.
“Kepentingan rakyat adalah bahwa negosiasi harus ambisiun untuk membatasi agar panas bumi tidak melampaui 1,5 derajat. Pendanaan iklim yang berkontribusi nyata bagi rakyat, transisi energi yang berkeadilan artinya tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan rakyat,” jelas Walhi.
“Dan sebagai pemilik hutan tropis, Indonesia juga akan disasar masuk dalam skema perdagangan karbon dan Tropical Forest Forever Facility (TFFF), ini terdengar baik, tapi sebetulnya adalah solusi palsu,” pungkas Walhi. (msn)
