Kolase foto Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, dan Kepala Disparekrafbudpora Gresik, Saifudin Ghozali.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menanggapi serius dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pelaku UMKM yang ingin berjualan di area CFD, depan gedung Wahaha Ekspresi Poesponegoro (WEP) dan sekitarnya, Jalan Jaksa Agung Suprapto, setiap Minggu. Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, meminta kasus ini segera ditelusuri.
“Kami minta kasus ini ditelusuri. Jika benar ada oknum ASN atau pejabat di lingkungan Disparekrafbudpora Gresik terlibat, harus diusut tuntas,” ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (18/11/2025).
“Oknum-oknum model ngene iki kudue wes ilang (oknum seperti ini harusnya sudah hilang),” cetusnya.
Sebagai koordinator Komisi II yang membidangi UMKM, ia segera meminta rapat kerja dengan OPD terkait untuk memastikan kebenaran informasi yang ramai diperbincangkan publik.
Nurhamim menegaskan, biaya resmi yang ditetapkan paguyuban UMKM adalah Rp50 ribu per peserta, namun ditemukan adanya permintaan Rp300-500 ribu. “Itu kan masuk pungli,” ucapnya.
Ia juga meminta kepala OPD terkait bertindak tegas jika terbukti ada ASN atau pejabat yang terlibat.
“Mengambil sikap tegas kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung,” tuturnya.
Politikus Golkar yang akrab disapa Anha ini menambahkan, UMKM seharusnya dibantu agar usahanya berkembang, bukan dipersulit.
“Lah kok malah dipungli, cek kebacute (sungguh terlalu). UMKM kita itu masih banyak yang belum baik ekonominya, harus dibantu, jangan dipersulit,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah pelaku UMKM mengeluhkan dugaan pungli dalam pengelolaan CFD Gresik. Menurut penggerak UMKM, M. Ismail Fahmi, biaya resmi pendaftaran sesuai AD/ART adalah Rp50 ribu.
Namun, ditemukan adanya permintaan Rp300-500 ribu agar pelapak bisa langsung berjualan tanpa menunggu antrean.
