Kolase foto Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, dan Kepala Disparekrafbudpora Gresik, Saifudin Ghozali.
“UMKM yang mendaftar resmi sudah antre sejak tahun 2023 dan jumlahnya kini mencapai sekitar 100-an pelaku usaha. Tapi ada oknum yang menawarkan jalan pintas dengan bayar lebih mahal,” kata Fahmi.
Ia pun menyoroti adanya transfer dana ke rekening pribadi oknum, bukan ke rekening resmi paguyuban.
“Rekening paguyuban CFD itu ada. Tapi kok yang dipakai rekening pribadi? Itu yang jadi pertanyaan,” ungkapnya.
Ia mengaku telah menyampaikan keluhan kepada penanggung jawab CFD dan Kepala Disparekrafbudpora Gresik, Saifudin Ghozali.
“Ini menyangkut UMKM. Harusnya dibina sesuai dengan semangat Nawa Karsa Pemkab Gresik (Bela Beli Produk UMKM). Tapi ternyata masih ada dugaan suap-menyuap atau pungutan di lingkup CFD,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Saifudin Ghozali menyatakan sudah meminta paguyuban CFD menelusuri kebenaran laporan.
“Prinsipnya, kita sudah meminta menelusuri berita itu benar atau tidak ke paguyubannya. Kita kasih waktu sampai 2-3 hari ke depan,” katanya.
Ia menegaskan, apabila benar ada oknum yang terlibat, pihaknya siap menjatuhkan sanksi tegas.
“Kalau memang ada oknum tersebut adalah benar, maka kita akan meminta yang bersangkutan untuk dikasih sanksi tegas, bahkan dinonaktifkan saja,” sebutnya.
Pelaku UMKM berharap evaluasi segera dilakukan, mengingat CFD menjadi ruang penting untuk menambah pendapatan.
Mereka menilai praktik pungli bertentangan dengan semangat program Bela Beli Produk UMKM Pemkab Gresik. Sampai saat ini, paguyuban CFD masih melakukan verifikasi internal dan UMKM menunggu langkah tegas pemerintah daerah. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
