Gubernur Jatim, Soekarwo, bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Madura membahas soal Provinsi Madura di Grahadi. foto: rochmatun nisa/BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua Panitia Persiapan Provinsi Madura (P3M) H Achmad Zaini MA mengatakan, Pakde Karwo merupakan gubernur Jatim yang pertama kali memberikan restu Madura berkembang menjadi provinsi.
Aspirasi yang disampaikan P3M dalam pertemuannya dengan dengan Pakde Karwo ada tiga hal. Yaitu, membentuk Provinsi Madura, membentuk Bank Syariah Madura dan Trunojoyo diakui sebagai pahlawan nasional.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
“Pak Gubernur sudah memberikan arahan, dan kami akan patuh pada aturan dan mekanisme yang ada. Saya atas nama P3M mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang mendukung Madura menjadi Provinsi. Hal ini akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Madura,” ujarnya.
(Baca juga: Provinsi Madura Segera Terwujud, Gubernur Jatim Mendukung
Ia menandaskan, akan berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan forum pimpinan daerah di Kabupaten Bangkalan, Madura. Ini terkait saran Pakde Karwo soal pemekaran. Dalam pertemuan itu, Pakde Karwo menyarankan agar memekarkan Kecamatan Kamal yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Bangkalan.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
“Sarannya, sebaiknya memekarkan Kecamatan Kamal yang kini masuk dalam Kabupaten Bangkalan menjadi Kota Kamal terlebih dahulu. Saran ini akan kami sampaikan kepada tokoh dan masyarakat Madura. Akan secepatnya mengkaji saran gubernur untuk pembentukan Kota Kamal," kata Zaini, menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan.
Zaini mengaku akan meninjau ulang dan membuat Naskah Akademis (Na) tentang pembentukan kota atau kabupaten baru. Tentang pembentukan kota Kamal ini, kata Zaini, pihaknya menargetkan dalam dua tahun untuk mempersiapkan pemekaran kota/kabupaten sampai peresmian kota.
Namun, ia belum dapat berbicara banyak tentang konsep Kota Kamal dan proses pembagian dengan Kabupaten Bangkalan. "Setelah ini kita sampaikan di jajaran DPRD. Yang pasti kita taat dengan aturan dan mekanisme yang ada," kata dia.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Di tempat yang sama, Rektor universitas Trunojoyo Muhamad Syarif mengatakan, pihaknya bertugas mengkaji secara akademis tentang syarat adminstratif yang perlu dilakukan untuk pembentukan Kota Kamal.
"Kita akan pelajari apa saja syarat adminstratif tentang pemekaran dan apa saja yang diperlukan. Kami setuju tentang pembentukan provinsi ini. Konsepnya dalah untuk kesejahteraan masyarakat dan syiar Islam," ujar Syarif.
Sementara itu, Deklarasi Provinsi Madura rencananya akan dilaksanakan pada 10 November, tepat peringatan Hari Pahlawan. Deklarasi ini untuk menunjukkan kepada masyarakat Jatim dan masyarakat Indonesia tentang perjuangan Madura memisahkan diri dari Jawa Timur. P3M mengklaim mendapat dukungan dan persetujuan dari sejumlah tokoh masyarakat dan empat Bupati di Pulau Madura yakni Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan.
Baca Juga: Luncurkan 3 Layanan, Pj Gubernur Jatim Optimistis Makin Banyak Produk UKM Tembus Pasar Dunia
(Baca juga: Undangan Deklarasi Provinsi Madura Beredar Luas)
Di sisi lain, Aliansi Ulama Madura (AUMA) mengaku setuju jika Madura menjadi provinsi. Mengingat banyak potensi yang dimiliki pulau garam itu. Namun, mereka menilai tak harus disegerakan, mengingat minimnya persiapan menuju pemekaran.
(Baca juga: Anggota Dewan Setuju Dibentuk Provinsi Madura Asal...)
Baca Juga: Pembahasan Raperda APBD TA 2025 di DPRD Provinsi, Pj Gubernur Jatim: Siap Akselarsi Peningkatan PAD
Sekretaris AUMA, K.H. Fadholi M. Ruham mengatakan Madura memiliki sumber daya alam yang memadai, seperti minyak dan gas yang dinilai tidak kalah dengan daerah yang lain. "Madura kurang apa, pelabuhan sudah bagus, bandara sudah ada, tinggal memperbesar saja," kata dia, Minggu (8/11) dikutip dari metrotvnews.com.
Sementara dari sumber daya manusia, Fadholi menilai sudah banyak tokoh Madura yang menjadi tokoh nasional dan memiliki kompetensi di bidangnya. Namun, ia tidak setuju jika Madura mendeklarasikan diri menjadi provinsi dalam waktu dekat. Pasalnya, langkah tersebut dianggap sporadis dan tanpa ada persiapan yang matang. "Sebagian besar ulama saya yakin tidak setuju," ujar dia. (nis/mtrv/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
