Penandatanganan MoU antara Pemkab Ngawi dengan Kejaksaan Negeri
NGAWI,BANGSAONLINE.com -Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui kesepakatan pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Langkah ini ditempuh sebagai upaya preventif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program strategis daerah.
Kerja sama tersebut dinilai penting mengingat banyaknya kebijakan daerah, mulai dari pengelolaan aset hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang membutuhkan dasar hukum kuat dan transparan sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyatakan kehadiran kejaksaan sebagai mitra strategis sangat diperlukan untuk memastikan legalitas administrasi di lingkungan pemerintah daerah.
"Sinergi ini adalah langkah penting agar strategi daerah memiliki landasan regulasi yang jelas. Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan, para ASN dapat menjalankan kebijakan dengan rasa aman dan nyaman serta memastikan setiap prosedur berjalan transparan, akuntabel dan sesuai aturan yang berlaku," ungkap Ony Anwar Harsono.
Dalam kerja sama ini, kedua pihak juga menekankan pentingnya prosedur penanganan laporan masyarakat yang tepat guna menunjang efektivitas proses hukum.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi benteng penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ngawi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Beny Hermanto, menegaskan pihaknya siap menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pemerintah daerah.
"Hal ini merupakan langkah preventif agar tidak terjadi penyimpangan dikemudian hari, namun jika memang diperlukan kejaksaan juga siap melakukan upaya hukum lanjutan seperti banding untuk tetap tegak lurus mendampingi pemerintah daerah dalam menjaga aset dan kepentingan publik," ujar Beny Hermanto.
Dengan adanya kepastian hukum, Pemerintah Kabupaten Ngawi optimistis target strategis daerah dapat dicapai lebih cepat tanpa terhambat persoalan administratif.
Selain itu, setiap kebijakan yang diambil diharapkan tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan akuntabel. (nal/van)
