JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pantai Pahyangan sebagai primadona baru destinasi wisata di Jember memang cukup menggiurkan. Namun, adanya korban jiwa beberapa saat lalu membuat sejumlah pihak meminta kepada pemerintah untuk turun tangan. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan pun merasa perlu bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar tentang Pendapatan Asli Daerah, namun juga kenyamanan dan keselamatan pengunjung.
Sandi Suwardi Hasan, Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Jember mengaku sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Pantai Pahyangan, Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu ini.
Baca Juga: Alasan BPBD Jember Tak Rekomendasikan Pantai Payangan Sebagai Kawasan Berenang
Pasalnya, di satu sisi pantai Pahyangan memang untuk wisata ini menjadi jujugan wisatawan dalam beberapa waktu terakhir. Pihaknya pun senang dengan munculnya tempat wisata yang menjadi primadona baru sehingga membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk berlibur.
“Dengan kejadian ini maka pengelolaan objek wisata baik oleh pemkab maupun yang belum harus menjadi atensi semua pihak,” tegas Sandi. Termasuk oleh Kanparbud sendiri yang menganggap situasi ini krisis dan perlu ada penanganan dan campur tangan dari pemerintah, termasuk Pemkab Jember. Dia mengatakan akan sangat naif jika Pemkab Jember mengabaikan dengan kejadian tersebut.
Dia mengaku dengan kejadian ini maka pihaknya menilai jika untuk pengelolaan tempat wisata tidak bisa dilakukan dengan main-main. “Seperti Pahyangan, ada kasus yang meninggal dunia. Karena kepemilikannya tidak jelas maka tidak jelas juga siapa yang harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Baca Juga: Khofifah: Tinggal Pilih, di Jatim Ada 1.396 Wisata, ini Destinasi Eksotik Tiap Kabupaten
Padahal kejadian seperti ini, lanjut Sandi, menjadi salah satu hal yang membuat kunjungan ke daerah wisata tersebut menurun. Misalnya membuat masyarakat takut dan trauma dengan kejadian ini. Pihaknya pun meminta kepada pemerintah dalam hal ini Pemkab Jember dan Penjabat Bupati untuk ikut serta mengambil langkah. “Tidak hanya Pantai Pahyangan, namun juga Pantai Paseban dan Pantai Puger,” tegas Sandi.
Sehingga dapat segera melakukan gerakan misalnya dengan meminta dari pemerintah pusat untuk pengelolaan sektor-sektor pariwisata ini.
Dia mengatakan hal ini bukan melulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. “Namun ini berhubungan dengan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengunjung,” tegas Sandi. Karena memang pemerintah bukan hanya konsen masalah PAD. Namun, bagaimana masyarakat dapat dengan tenang melakukan kunjungan ke tempat wisata sehingga juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
Baca Juga: Tekan Inflasi, Pemkab Jember Gelar Si Rambo
Masih kata Sandi, untuk melakukan ini diperlukan campur tangan pemerintah, misalnya adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanganan wisata itu. Sandi mengakui jika sejauh ini pihaknya memang belum bisa optimal melakukan penanganan itu, terutama di Pantai Pahyangan, Puger dan Paseban. “Status tanah Pantai Pahyangan tidak jelas. Saat ini masih dikelola masyarakat,” ucap Sandi kemarin.
Dia mengakui jika Pantai Pahyangan sama halnya dengan Pantai Paseban dan Pantai Pancer yang merupakan tanah negara.
Dia mengakui karena status yang tidak jelas makanya tidak dapat terlalu melakukan intervensi ke Pahyangan. Sehingga pihak Pemkab Jember pun belum bisa membenahi dan memperbaiki fasilitas yang ada di Pantai yang terkenal dengan Teluk Cinta-nya itu.
Baca Juga: Lestarikan Budaya dan Wisata, Pemkab Jember Gelar Lomba Pantun
Padahal, pantai ini sanngat dibutuhkan perbaikan jalan, sanitasi, warung-warung serta MCK untuk kenyamanan wisatawan.
Termasuk juga untuk penjaga wisata agar tidak ada kecelakaan serta kejadian memilukan seperti yang terjadi dalam dua hari terakhir. Hal inilah yang diakui Sandi, menjadi alasan Pemkab Jember harus segera turun tangan.
Agar bisa lebih optimal, masih kata Sandi, dibutuhkan good will dari seluruh stakeholder di Pemkab Jember untuk melakukan penawaran ke Pemerintah Pusat untuk diminta menjadi aset daerah.
Baca Juga: Geliatkan Wisata Pasca Pandemi, JTP 3 Gelar Dino Night Run
“Sehingga bisa menjadi aset wisata. Sebelum ada kejelasan itu, kita tidak bisa apa-apa,” terang Sandi. Apalagi, memang awalnya Pantai Pahyangan adalah pantai umum. Namun lambat laun memang ada lonjakan pengunjung di Pahyangan, terutama di tahun 2015 ini. (jbr1/yud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News