JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Proyek kereta cepat Jakarta -Surabaya sudah mulai diwacanakan sejak beberapa waktu lalu. Diskusi pun sudah dimulai antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kemaritiman Rizal Ramli dengan konsultan asal Jepang, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan proyek tersebut bisa dimulai secepatnya. Namun, opsi pengerjaannya akan diserahkan terlebih dahulu kepada dunia usaha, atau tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Komitmen Wujudkan Hilirisasi Dalam Negeri, Antam Borong 30 Ton Emas Batangan Freeport
"Ya secepatnya. Bisa ditawarkan business to business (b to b) dulu," ujarnya saat bincang-bincang di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/1).
Bila tidak memungkinkan, maka akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema konsorsium. Seperti yang dilakukan saat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Kalau nggak bisa, ditawarkan ke BUMN. Kalau BUMN geleng-geleng ya pakai APBN," jelasnya.
Baca Juga: Fungsi Kalkulator Forex Lanjutan: Melampaui Perhitungan Dasar
Jokowi mengatakan, kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun mencapai Rp 5.500 triliun. Sementara lewat APBN, hanya bisa tercukupi Rp 1.500 triliun. Sehingga solusinya diserahkan ke dunia usaha, khususnya swasta.
"APBN hanya sanggup cover Rp 1.500 triliun. Jadi, masih ada kekurangan Rp 4.000 triliun. Jadi ya bisa dengan b to B atau BUMN dulu. Kalau nggak sanggup baru APBN," papar Jokowi. (dtf/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
