Foto: tempo.co
JAKARTA, BANGASONLINE.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan sudah ada keputusan di rapat Badan Musyawarah DPR yang digelar pagi ini. Rapat menyetujui pelantikan politikus Partai Golkar Ade Komaruddin menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.
"Semua fraksi setuju Bang Ade dilantik hari ini," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2016.
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
Hal sama dikatakan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johny G. Plate. Menurut dia, seluruh fraksi tidak ada yang menolak pelantikan Ade sebagai Ketua DPR. "Tentu dengan mempertimbangkan asas-asas legal formal," katanya.
Menurut Johny, berdasarkan Undang-Undang, yang boleh mengajukan calon Ketua DPR adalah Partai Golkar, partai asal Setya Novanto yang sebelumnya mengundurkan diri. "Dan sesuai dengan asas formalnya, yang diakui secara formal di DPR adalah Golkar-nya Pak Ade," kata Johny.
Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti membenarkan soal kesepakatan tersebut. Menurut dia, hari ini DPR akan melantik Ketua DPR dalam rapat paripurna yang digelar pukul 11.00. "Seluruh fraksi bulat Pak Ade Komaruddin dilantik sebagai Ketua DPR," katanya.
Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap
Sebelumnya terdapat dua nama yang diusulkan oleh Golkar untuk menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto, yakni Ade Komarudin dari kubu Aburizal Bakrie dan Agus Gumiwang Kartasasmita dari kubu Agung Laksono. Namun kubu Agung meminta pimpinan DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru hingga kekisruhan di tubuh Golkar selesai.
Menurut kubu Agung, telah terjadi kekosongan kekuasaan dalam tubuh Golkar saat ini. Hal itu menyusul dicabutnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pencabutan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.
Sementara Fahri Hamzah curhat soal desakan agar dirinya mundur dari Wakil Ketua DPR dari segelintir elite PKS. Yang menarik, Majelis Syuro dan DPP PKS seolah diam melihat manuver Fahri yang disebut keluar dari budaya PKS.
Baca Juga: PKS Jatim Sulap 1.040 RKI Jadi Posko Pemenangan Khofifah-Emil
Fahri menuturkan yang berhak mengevaluasi kinerjanya sebagai Wakil Ketua DPR adalah Fraksi PKS di DPR. Sebagai salah satu deklarator PKS, Fahri juga mengingatkan tak ada elite PKS yang gatal mengincar kursi Wakil Ketua DPR main dari belakang.
"PKS partai yang cukup tua, saya termasuk deklarator, proses berorganisasi kita berjalan secara matang. Tidak boleh tidak transparan, orang main di belakang layar, main di belakang, semua harus terbuka menjelaskan secara terang-benderang," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2016).
Pernyataan-pernyataan Fahri yang menentang manuver sejumlah elite PKS yang menggoyang kursinya cukup keras. Meskipun Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri juga termasuk orang yang meminta Fahri mundur dari kursi pimpinan dewan, namun Fahri tetap tak legowo.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dukung Pasangan Fren Pimpin Kota Kediri
Dia bahkan menyebut permintaan Salim Segaf adalah sikap pribadi, bukanlah sikap partai. Padahal selama ini Ketua Majelis Syuro adalah pimpinan tertinggi di PKS.
"Terkait permintaan mundur dari kader dan simpatisan, perlu saya jelaskan bahwa saya belum pernah menerima selembar surat apapun dari kader PKS yang meminta saya mengundurkan diri. Hanya memang pernah ada pembicaraan pribadi dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Namun karena permintaan itu bersifat pribadi – bukan keputusan lembaga atau institusi partai - maka saya juga telah memberikan tanggapan secara pribadi pula. Terkait hal ini, saya akan menjelaskan secara lengkap pada kesempatan yang lain," kata Fahri dilansir detikcom, Minggu (10/1) kemarin.
Meski begitu, dari kalangan Majelis Syuro tak ada yang berani muncul. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid hanya menuturkan akan menyelesaikan persoalan ini di internal PKS. Sementara itu Presiden PKS Sohibul Iman menyiratkan akan mengambil keputusan penting terkait hal ini.
Baca Juga: Kawal Anggota DPR RI, Kabag Ops Polres Kediri Kota Ditantang Duel OTK
"Saudara Fahri itu kader yang negarawan, tidak diragukan lagi pasti memahami tertib dan aturan organisasi, saya harap dia kooperatif dan semoga selalu dalam kebaikan," kata Sohibul, kemarin.
Lalu keputusan apa yang akan diambil internal PKS terkait manuver Fahri Hamzah ini? Apakah Majelis Syuro dan DPP PKS yang sekarang seolah mengalah akan mengambil keputusan penting terkait kursi Wakil Ketua DPR dari PKS?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
