Jokowi Resmikan Proyek Kereta Cepat: Jonan Tak Hadir, Jakarta-Bandung 30 Menit

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak hadir dalam acara groundbreaking, atau seremoni tanda proyek dimulai, untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 km, Kamis (21/1). Peran Jonan untuk meloloskan groundbreaking KA cepat Jakarta-Bandung sangat besar. Sebab, semua izin, mulai dari izin trase, izin badan usaha prasana kereta cepat, hingga izin pembangunan, dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Namun, saat peresemian proyek dilakukan Presiden Joko Widodo, Jonan memilih untuk menghadiri acara penyerahan bus dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Perum Damri, dan Perum PPD di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

BACA JUGA:

Presiden Jokowi yang hadir dalam acara tersebut hanya didampingi beberapa menteri, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Acara itu juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Kecepatan mengantar orang dan barang adalah penentu kompetisi," kata Jokowi.

"Transportasi masal, yang namanya MRT (Mass Rapid Transportation), LRT (Light Rail Transortation,) kereta cepat, harus didahulukan, imbuhnya.

Jokowi menjelaskan, nantinya jenis-jenis transportasi masal itu dirancang untuk menunjang satu sama lain untuk kepentingan penumpang. "Penumpang kereta cepat akan diterima oleh LRT Bandung Raya, begitu pula MRT di Jakarta."

Jokowi juga kembali menjelaskan skema pembiayaan kereta cepat yang tidak menggunakan APBN. "Karena APBN diperuntukkan bagi infrastruktur luar Jawa. Misalnya jalan tol Makassar-Manado, kereta di Papua. APBN akan kita arahkan ke sana," papar Jokowi.

"Jangan sampai Jawa sentris lagi. Melainkan, kita arahkan menjadi Indonesia sentris."

Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan biaya 5,573 miliar dolar AS oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business.