foto: onlineindo
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku setuju usulan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, untuk menggelar rapat pimpinan nasional. Namun, Kalla memberikan syarat bahwa rapimnas harus diikuti oleh dua kubu partai beringin.
"Dengan syarat tentu perluas semua, Munas Riau maka semua harus ikut karena dasarnya kan Riau jadi Agung juga kan di situ," kata Kalla.
Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik
Sebelumnya, Aburizal Bakrie menyambangi rumah dinas Kalla. Aburizal mengusulkan untuk mengadakan rapimnas. Ia mengaku telah mendapat restu gelar rapimnas dari para tokoh senior Golkar, seperti Akbar Tandjung, Muladi, dan B.J. Habibie.
Kalla mengatakan Aburizal harus menggelar rapimnas berdasarkan kepengurusan Munas Riau di mana Agung duduk sebagai wakil ketua umum. "Waketumnya Agung, jadi dia harus ikut," kata Kalla.
Kalla memastikan rapimnas adalah langkah menuju munas. Namun, kata dia, waktu pelaksanaan munas belum tentu bulan Maret karena harus didiskusikan lebih lanjut, karena Golkar di daerah masih terpecah. "Butuh persiapan pengurus di bawah, persoalannya kan pengurus di bawah ini tak bisa langsung satu, dua bulan ini diselesaikan," katanya.
Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua DPD Golkar Gresik, Anha: Regenerasi Saya Sudah 4 Periode
Sementara Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono menolak jika musyawarah nasional rekonsiliasi diselenggarakan oleh kepengurusan Munas Riau 2009.
"Kami sudah memiliki pengalaman sebelumnya tahun 2014 dengan penyelenggaraan munas di mana kepengurusan Riau sebagai dasar kepanitiaannya yang menghasilkan kepanitiaan yang tidak partisipatif dan melibatkan berbagai pihak dan hasilnya, ya Munas Bali yang tidak demokratis," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily.
Dalam Munas Riau, Aburizal Bakrie menjabat sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Adapun Agung Laksono menjabat sebagai wakil ketua umum.
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
Ace mengaku, pihaknya tetap berpegang pada putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang membentuk Tim Transisi untuk menyelenggarakan munas rekonsiliasi.
Menurut dia, Tim Transisi tak bisa hanya menunjuk kepengurusan Riau untuk menggelar munas tersebut, tetapi harus membentuk suatu kepanitiaan baru. "Keputusan MPG itu harus dilaksanakan secara konsisten, termasuk penyelenggaraan munas yang akuntabel, demokratis, terbuka, dan fair," ucap Ace.
Hal serupa sebelumnya juga disampaikan Agung Laksono. Agung menilai sejauh ini Tim Transisi belum pernah mengadakan pertemuan atau pembicaraan apa pun terkait pelaksanaan munas.
Baca Juga: Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan, Golkar Kenalkan Calon Wakil Bupati ke Masyarakat
Dia berharap seluruh tim bisa duduk bersama terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. "Saya sebagai anggota Tim Transisi juga masih menunggu. Nanti akan ada rapat untuk pelaksanaan munas," kata Agung.
Sehari pasca pernyataan Jusuf Kalla, Fraksi Golkar melakukan perombakan besar-besaran di DPR. Sejumlah kursi penting di Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan DPR diganti.
Surat ini keluar kemarin tertanggal 21 Januari 2016 dengan tandatangan pimpinan Fraksi Setya Novanto. Berdasarkan surat bernomor SJ.00.708/FPG/DPRRI/2016, sejumlah nama dirotasi. Seperti, Meutya Vadia Hafid duduk menjadi Wakil Ketua Komisi I, menggantikan Tantowi Yahya. Meutya tadinya hanyalah anggota biasa di Komisi I.
Baca Juga: 3 Anggota Dewan Ditetapkan Sebagai Pimpinan DPRD Trenggalek
Kemudian, Bambang Soesatyo menjadi ketua di Komisi III menggantikan Aziz Syamsuddin. Keduanya bertukar peran. Aziz pun kini menjadi anggota biasa di Komisi III.
Selanjutnya, Fadel Muhammad menjadi Wakil Ketua Komisi VII yang sebelumnya Ketua Komisi XI. Sebelumnya, jabatan Ketua Komisi VII adalah Satya Yudha.
Sedangkan, Jabatan Fadel di Ketua Komisi XI diisi oleh Ahmadi Noor Supit. Supit tadinya adalah anggota biasa di Komisi XI.
Baca Juga: Wardah Nafisah Pimpin Doa Deklarasi Pasangan MUDAH
Wakil Ketua Komisi IX yang sebelumnya diisi oleh Ridwan Hisyam, kini dijabat oleh Anggota Komisi IX Ferdiansyah. Keduanya saling bertukar peran.
Di alat kelengkapan Dewan, tiga anggota Fraksi Golkar yang duduk di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diganti semua. Nama yang masuk adalah Lili Asdjudiredja yang ditempatkan menjadi Wakil Ketua MKD. Kemudian Saiful Bahri Ruray, dan Ahmad Zacky Siradj duduk di kursi anggota MKD.
Kemudian, di kursi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) diisi oleh Tantowi Yahya, yang sebelumnya diisi oleh Meutya Vadia Hafid.
Baca Juga: Bambang-Bayu Daftar ke KPU Kota Blitar Diantar Kesenian Bantengan
Sementara kursi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR diisi oleh Kahar Muzakir yang sebelumnya diisi oleh Ahmadi Noor Supit. Kahar sebelumnya menjadi Wakil Ketua MKD.
Bambang Soesatyo yang dimintai komentarnya mengatakan terkejut dengan keputusan ini. Dia pun takut pergantian ini bisa menimbulkan kegaduhan baru di internal Fraksi Golkar.
"Semua terkejut, kok gini. Saya khawatir soliditas kita menjadi terganggu menghadapi tekanan. Di luar selama ini ada yang mengekang kita, dari Kubu Munas Jakarta. Sekarang begini. Tapi, SK sudah keluar, mau ngomong apa lagi?" kata Bambang di DPR, Kamis (21/1).
Baca Juga: DPD Golkar Kabupaten Pasuruan Belum Tentukan Arah Dukungan pada Pilkada 2024
Bambang menambahkan, akan mempertanyakan kepada Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie soal perombakan ini. Apakah, surat ini sudah disetujui DPP Golkar atau tidak.
"Kawan-kawan akan bertemu dengan Pak Aburizal mengenai ini. Teman-teman ingin mendapatkan penjelasan yang lugas dari Pak Aburizal," tutur Bambang.
Senada dengan Bambang, Tantowi Yahya juga menyayangkan pergantian ini. Dia memastikan, pergantian ini akan menimbulkan kegelisahan baru. Harusnya, kata Tantowi, pergantian dikomunikasikan terlebih dahulu dengan orang yang akan digantikan.
"Sebaiknya dilakukan komunikasi dulu. Ini kenapa tidak melalui duduk bersama? Dikasih pengertian. Alangkah eloknya orang yang digantikan diajak ngomong," katanya.
Apalagi, tambah dia, surat ini hanya ditandatangani oleh Ketua Fraksi Setya Novanto tanpa adanya tanda tangan Sekretaris Fraksi. Menurut Tantowi, langkah ini bisa menjadi bumerang di kemudian hari.
"Kata teman-teman, surat itu ditandatangani oleh satu orang, tidak ada Sekretaris, artinya dari segi adminitrasi jadi kurang sempurna," kata Tantowi. (sin/sua/rol/mer/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
