Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Dave Laksono menilai Ketua Umum Partai Golkar mendatang berpeluang menjadi 'boneka', seiring rencana kubu Aburizal Bakrie memperkuat atau memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan (Wantim).
"Memang ada pemikiran seperti itu (Ketua Umum Golkar hanya menjadi boneka Dewan Pertimbangan). Jadi arahnya sepertinya Ketua Umum dikendalikan Dewan Pertimbangan," kata Dave, di Jakarta, Selasa (26/1).
Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik
Dave menekankan Dewan Pertimbangan tidak boleh memiliki posisi yang dapat mengatur seorang ketua umum, sebab ketua umum adalah sosok yang akan berhadapan langsung dengan publik.
"Sekarang pemikiran kritis masyarakat kuat. Yang berhadapan dengan publik kan ketua umum, kalau ketua umum di bawah kendali dewan pertimbangan susah juga," kata Dave.
Anak kandung Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono itu mengatakan penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar pernah terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto.
Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua DPD Golkar Gresik, Anha: Regenerasi Saya Sudah 4 Periode
Menurut dia, kala itu penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan diperlukan karena secara sistem kekuasaan Golkar mengerucut kepada presiden. "Tapi sekarang Golkar sudah bertransformasi. Golkar sekarang menjadi partai yang terbuka, siapa saja bisa masuk," ujarnya.
Bagi Dave, sebaiknya penguatan dilakukan terhadap kepengurusan partai di level bawah. Penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan, kata dia, akan menjadikan lembaga tersebut sangat kuat dan menyandera Ketua Umum. "Kita jangan terkungkung pemikiran fasis. Perpecahan Golkar itu kan karena pimpinannya selama lima tahun kurang aspiratif," kata dia.
Sebelumnya melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar 2016, kubu Aburizal mewacanakan adanya perluasan kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar.
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
Belum diketahui pasti bentuk perluasan kewenangan itu seperti apa, namun wacana ini digulirkan seiring keputusan Aburizal tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum pada Munas Golkar mendatang.
Di sisi lain, ketika dikabarkan akan maju menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) tampak malu-malu. Saat dikonfirmasi hal ini, Ical mengaku menyerahkan semuanya ke para fungsionaris DPP, karana pihaknya belum bisa menentukan hal itu sendirian.
"Kita serahkan ke pengurus yang baru," ujar Ical saat Rapimnas Golkar.
Baca Juga: Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan, Golkar Kenalkan Calon Wakil Bupati ke Masyarakat
Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) mengaku, AD/ART partai akan dirubah mengenai posisi dewan pertimbangan tersebut, yang dahulu hanya memberikan masukan dan pertimbangan, namun setelah AD/ART dirubah kewenangannya bertambah, yakni membuat keputusan penting.
Namun hal itu kata dia, hal itu masih harus dikomunikasikan kembali dalam rapat internal DPP Partai Golkar. "Pasti ada, ya nanti kita bicarakan saja (dalam rapat)," tegasnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Renaissance Political Research and Studies (RePORT), Khikmawanto menyatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang berakhir, kemarin (26/1) menghasilkan dua poin penting. Pertama, deklarasi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Kedua, Golkar sepakat melaksanakan Munaslub untuk mengakhiri konflik selama ini.
Baca Juga: 3 Anggota Dewan Ditetapkan Sebagai Pimpinan DPRD Trenggalek
Menurut Khikmawanto, meskipun ARB menyatakan diri tidak kembali maju dalam Munaslub, namun jelas ketua umum pengganti nantinya hampir dapat dipastikan akan diisi orang dekat ARB dan ARB akan mendapat tempat yang layak minimal sebagai ketua dewan pertimbangan.
“Hal yang lebih menarik dilihat sebenarnya adalah sinyal kuat yang diberikan oleh pemerintah terhadap Golkar Kubu ARB. Padahal sebelumnya boleh dikatakan bahwa pemerintah agak lebih condong terhadap Golkar Kubu Agung Laksono. Ada apa di balik sinyal ini sebenarnya?,” kata Khikmawanto.
Secara mudah lanjutnya, publik akan melihat ini sebagai politik balas budi pemerintah sekaligus upaya untuk penghapusan dosa atas pendzaliman yang selama ini telah dilakukan terhadap partai Golkar.
Baca Juga: Wardah Nafisah Pimpin Doa Deklarasi Pasangan MUDAH
“Kenapa demikian? Tentu kita bisa membacanya dari semenjak Partai Golkar kubu ARB secara kultural sudah menyampaikan terlebih dahulu sikapnya untuk mendukung pemerintah sebelum kemudian disahkan dalam Rapimnas kemarin,” ujarnya.
Pernyataan itulah, yang kemudian oleh pemerintah segera ditangkap dengan menghadiri Rapimnas yang dilaksanakan kubu ARB dan secara gamblang menyatakan siap memback-up pelaksanaan Munaslub yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
“Bahkan JK tanpa aling-aling menyebutkan jika tidak ada aturan hukumnya maka pemerintah akan segera membuatkannya,” ungkap Khikmawanto.
Baca Juga: Bambang-Bayu Daftar ke KPU Kota Blitar Diantar Kesenian Bantengan
Karena proses penyelesaian konflik internal Partai Gokar sedang berlangsung, Presiden Jokowi kata Khikmawanto, terus menunda-nunda reshufle kabinet sambil menunggu sikap Partai Golkar kubu ARB.
“Saya yakin dengan sikap resmi yang disampaikan dalam Rapimnas kemarin menjadi pertimbangan Jokowi untuk memasukkan Golkar dalam kabinet atau tidak. Sebab kita tahu pemerintah punya andil dalam munculnya konflik di tubuh Golkar dan sebagai penghapusan dosa politik ini maka penting dipertimbangkan untuk memasukkan kader Golkar ke jajaran kabinet Jokowi-JK,” katanya.(jpnn/mer/tic/rol/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
