PKB Minta Jokowi Terbuka Soal Proyek Kereta Cepat

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kisruh pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung nampaknya terus menuai pro kontra di kalangan partai pendukung pemerintah. Kali ini, Sekretaris Jendral DPP PKB Abdul Kadir Karding meminta agar pemerintah merespons berbagai pro-kontra masyarakat terkait proyek kereta cepat jalur Jakarta-Bandung. 

Apalagi, kata dia, muncul informasi adanya aturan yang dilanggar oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam proses pembangunan proyek tersebut. "Sebaiknya, saran saya dijelaskan ke publik secara baik," ujar Karding setelah acara Refleksi Imlek 2567 di Kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh 9, Jakarta Pusat, Rabu (3/2).

Baca Juga: Tingkatkan Layanan, PT KAI Daop 7 Madiun Mulai Penataan Stasiun Kediri

Anggota Komisi III DPR tersebut menilai, proyek kereta cepat jalur Jakarta-Bandung dapat menjadi pertaruhan bagi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Pasalnya, terang Karding, Jokowi sudah terlanjur menunjukkan dukungannya dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan proyek itu.

"Kan kalau ada apa-apa itu tanggungjawab yang melaksanakan," katanya.

Kendati demikian, Karding mengatakan partainya belum menunjukkan sikap, lantaran tidak ingin terjebak pada pro dan kontra proyek senilai USD 5,5 miliar tersebut. "Saya nggak tahu. Kita nggak mau terjebak pada pro-kontra. Tapi kita (PKB) berdoa semoga tidak ada apa-apa, kita positif thinking saja," ungkapnya. 

Baca Juga: Perkenalkan Dunia Kereta Api, PT KAI Daop 7 Madiun Gelar Edutrain

Hal senada juga diungkapkan oleh pengurus lainnya, KH Maman Imanulaq. Kyai Maman berharap persoalan pro kontra kereta cepat harus direspon baik oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi. Maksudnya direspon itu, pemerintah melakukan evaluasi dan kajian ulang. 

“Saya kira pak Jokowi akan merespon pro kontra ini, dan bias segera melakukan evaluasi jika memang ada yang dilanggar,“ kata Anggota F-PKB asal Jabar XII ini. 

Pengasuh Pondok Pesantren Al- Mizan, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, ini juga meminta agar semua pihak menunggu keputusan Presiden apakah tetap melanjutkan ataukah melakukan evaluasi. “Kita tunggu sikap Presiden secara terbuka seperti apa,” kata Maman. 

Baca Juga: Diduga Bunuh Diri, Pria di Kota Malang Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta Api

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News