Agung Laksono dan Aburizal Bakrie saat dipertemukan oleh Ketua Tim Transisi Partai Golkar Jusuf Kalla usai melakukan pertemuan tertutup di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (3/2). foto: merdeka.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, pertemuannya bersama Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, hanya untuk bersilaturahmi dan memastikan kepengurusan partai berlambang beringin dikembalikan ke Munas Riau.
"Pertemuan silaturahmi dan makan pagi untuk konsiliasi. Karena sesuai dengan mengikuti alur dan sesuai dengan keputusan Kemenkum HAM dan sesuai dengan keputusan Rapimnas itu yang sah berdasarkan Munas Riau, karena itu segera ada rapat DPP di mana komposisinya adalah Ketua Umum Partai Golkar ARB dan wakilnya pak Agung," kata JK di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2).
Saat ini, kata JK, sudah tidak ada perpecahan di Partai Golkar. Karenanya, dalam Munas yang akan diselenggarakan nantinya, partai berlambang beringin ini akan memberikan kesempatan kepada kader muda partai.
"Sudah satu ini (Partai Golkar). Tidak ada dua kubu dan kita membuat Golkar yang baik ke depan. Berikan kepada yang lebih muda-muda dan kita yang senior ini melihatnya dan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya sesuai dengan AD ART," papar JK.
Ia berharap, dikembalikannya kepengurusan ke Munas Riau mampu mengembalikan kesolidan Partai Golkar. Sehingga, mampu membawa partai berlambang beringin ini ke arah yang lebih baik. "Itu cita-cita kita, solid di pusat dan juga daerah, tidak ada lagi grup-grup. DPP akan satu, Slipi itu juga akan satu. Bajunya juga satu kan," ujarnya.
Pertemuan kedua tokoh yang selama ini berseteru membuat sejumlah kader yakin Musyawarah Nasional (Munas) bersama akan segera digelar.
Di tengah persiapan Munas, muncul isu soal duet Yorrys Raweyai-Nurdin Halid akan dipaksakan di Munas Golkar, namun bukan sebagai calon ketum dan sekjen, melainkan duet panitia SC dan OC munas.
Soal duet dengan Nurdin Halid sebagai SC dan OC munas ini memang sudah diungkap oleh Yorrys. Namun Yorrys menyebut duet itu baru wacana. "Ketua penyelenggara Pak Theo (Theo L Sambuaga), ketua steering committee Nurdin Halid, ketua OC saya. Tapi itu baru wacana, baru nanti dilempar tanggal 4 pertemuan itu," kata Yorrys.
Kepengurusan Golkar Munas Riau memang akan menggelar rapat pleno soal persiapan munas Kamis (4/2). Seorang yang namanya disebut sebagai salah satu kandidat calon ketum Golkar mengaku mendapat bocoran informasi bahwa duet Yorrys dan Nurdin akan dipaksakan menjadi SC dan OC munas, meski jika nantinya ada penolakan. "Mereka akan coba dipaksakan untuk jadi OC dan SC," ujar kandidat ketum Golkar yang tak mau namanya diungkap itu.
Yorrys dan Nurdin memang kini sedang kompak-kompaknya di kubu Ical. Dan duet keduanya sebagai panitia, membuat kubu Agung khawatir.
Nurdin diketahui berperan besar dalam Munas Golkar kubu Ical yang digelar di Bali pada Desember 2014 lalu. Bahkan di munas itu sempat beredar rekaman rapat rahasia Nurdin dan sejumlah pengurus DPD I Golkar 'mengkondisikan' agar Ical terpilih sebagai ketum secara aklamasi.
Sementara Yorrys yang kini dekat dengan kubu Ical diketahui mengusir kubu Agung dari DPP Golkar bulan lalu.
Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan penyelenggara Munas Golkar mesti dipilih secara terbuka lewat rapat yang dihadiri dua pihak. Agar jangan sampai ada kesan agenda Munas diambil alih salah satu pihak.
"Mekanisme itu dilakukan secara terbuka. Melalui suatu rapat pleno, diberikan kesempatan. Jadi, dari dua pihak masing-masing menyampaikan usulan-usulannya, mengacu mekanisme partai," ujar Akbar.
Hal serupa dikatakan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Riau Agung Laksono. Dia mengapresiasi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan Munas.
"Kita bergembira KPK menyahuti bersedia memantau, memonitor agar jalannya Munas tidak dilumuri money politic," kata Agung di Kantor Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (3/2).
Ia mengatakan calon ketua umum Golkar sudah mulai bermunculan. Terpenting, calon tersebut memenuhi kriteria kompetensi dan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tak tercela).
Mengenai persoalan KPK yang memonitor pelaksanaan Munas, Agung mengatakan hal itu terkait dengan calon ketum Golkar yang berasal dari beragam jabatan seperti pejabat publik, gubernur, anggota DPR atau bupati. "Kita ingin Golkar berubah, mudah-mudahan yang terpilih yang terbaik," kata Agung. (mer/rol/tic/lan)
