SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Meski sudah ada program Keaksaraan Fungsional (KF), angka buta aksara di Kabupaten Sumenep tetap tinggi. Data yang berhasil dihimpun, warga yang tidak bisa baca tulis mencapai 64.850 orang. Hal itu tentu saja mengundang kritik tajam dari sejumlah kalangan.
Pegiat Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS), Safraji, menilai program KF di kabupaten paling timur Madura ini sia-sia belaka. Sebab, angka buta aksara tetap tinggi. Mestinya dengan program tersebut, masyarakat sudah melek huruf dan angka. Dia pun menganggap program KF gagal.
Baca Juga: Pesan Dandim 0827 Sumenep Usai Hadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024 di Kantor Bupati
“Dengan angka penyandang buta aksara, saya pikir perlu ada evaluasi terhadap program yang disiapkan pemerintah,” paparnya, Rabu (30/3).
Safraji justru lebih setuju bila program itu dialihkan dalam bentuk lain yang lebih mengena terhadap kebutuhan masyarakat, misalnya dalam bentuk bantuan biaya pendidikan kepada para pemuda atau siswa dari keluarga miskin. Dengan bentuk bantuan semacam itu, justru program akan lebih bisa menjawab persoalan di masyarakat.
Atau bisa berbentuk program pemberdayaan ekonomi bagi kaum lanjut usia (lansia) yang menjadi sasaran program KF. Terlebih, bagi Safraji, kaum lansia lebih membutuhkan program yang dinilai lebih riil bagi kehidupan mereka, ketimbang program yang dirasa kurang dibutuhkan.
Baca Juga: Relawan Sakera Madura Khofifah-Emil Salurkan Bantuan 7 Tangki Air Bersih di Sumenep
“Pada intinya, program ini perlu dievaluasi,” tutup Safraji.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Misbahol Munir, tidak mengelak tentang tingginya jumlah buta aksara itu. Tapi dia yakin jumlah itu akan terus menyusut. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah buta aksara itu bahkan diyakini tidak akan ada lagi.
“Dengan realisasi program KF yang profesional, niscaya angka buta aksara bisa terus ditekan,” ujarnya.
Baca Juga: Kapal Express Bahari Tiba di Sumenep, Segera Disiapkan untuk Pelayaran Perdana
Munir menjelaskan, tahun ini program KF dibiayai APBD II sebesar Rp 1,8 miliar dengan jumlah sasaran sebanyak 5000 orang. Selain itu, juga dari APBN jumlah dengan jumlah sasaran sebanyak 2000 orang, tapi dia tidak menyebut berapa besaran anggaran APBN itu. (mat/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News