foto: detikcom
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Suhu politik di internal Partai Golkar kembali menghangat menjelang digelarnya Munaslub yang semula dijadwalkan pada 7-8 Mei dan diundur pada 17 Mei di Nussa Dua, Bali.
Ini setelah Panitia Munaslub mewacanakan setiap calon ketua umum Partai Golkar dalam Munaslub nanti, diwajibkan setor duit. Entah dari mana asalnya, muncul nominal hingga tembus Rp 20 miliar.
Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik
Wacana itupun langsung menuai protes dan penolakan para calon ketua umum (caketum). Di antaranya Mahyudin, yang mengaku keberatan jika harus menyetorkan uang sebanyak itu.
"Kalau Rp 1 miliar wajar, itu uang partisipasi. Kalau Rp 20 miliar, saya sebagai caketum berat juga. Lapor LHKPN saja enggak sampai segitu," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4) dikutip dari merdeka.com.
Mahyudin menilai, setiap calon ketua umum memang sebaiknya menyumbang dan berpartisipasi sebagai biaya penyelenggaraan. Tetapi, dia menegaskan, sumbangan yang diberikan tidak boleh terlalu besar bahkan mencapai Rp 20 miliar.
Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua DPD Golkar Gresik, Anha: Regenerasi Saya Sudah 4 Periode
"Cari di mana nanti kita kena gratifikasi. Yang ada kader Golkar ditangkapin KPK semua," ucapnya.
Mahyudin berharap, setoran dana Rp 20 miliar bagi setiap calon ketua umum yang bertarung di Munaslub nanti baru sekadar wacana. Dia minta wacana tersebut tak direalisasikan agar kompetisi bursa calon ketua umum Golkar berjalan dengan sehat.
"Kalau saya sebagai salah satu calon tetap mendaftar di munas, tapi saya tidak akan menyetor Rp 20 miliar karena saya tidak punya uang sebanyak itu untuk pendaftaran," jelas Mahyudin.
Baca Juga: Anggota DPRD Sidoarjo Terima Beragam Keluhan saat Reses di Kebonsari
"Kalau nanti saya digugurkan, ya saya akan mengambil langkah hukum. Konflik Golkar nanti enggak selesai-selesai," tandasnya.
Protes juga datang Timses Caketum Golkar Ade Komarudin (Akom), Bambang Soesatyo. Nominal sebesar Rp 20 miliar dianggap tidak relevan.
"Bagi kami di Tim Akom, ini bukan soal mampu atau tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut. Tapi soal patut atau tidak patut," kata Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/4) dikutip dari merdeka.com.
Baca Juga: Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan, Golkar Kenalkan Calon Wakil Bupati ke Masyarakat
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, jika panitia Munaslub mematok angka yang wajar bagi setiap calon ketua umum untuk menyetor ke panitia Munaslub, pihaknya memakluminya. Tetapi jika jumlahnya tidak wajar dan sampai sebesar Rp 20 miliar, dianggapnya sebagai kemunduran bagi partai sebesar Golkar.
"Sekali lagi, kalau kebijakan itu benar-benar dilaksanakan, itu sama saja para calon atau kandidat di suruh merampok atau korupsi. Karena hampir seluruh calon adalah anggota DPR," jelas Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, setoran Rp 20 miliar bagi calon ketua umum Golkar untuk menghindari money politic adalah alasan yang mengada-ada. Kata Bamsoet, kalau alasan penyelenggaraan Munaslub butuh dana, panitia lebih baik berterus terang.
Baca Juga: 3 Anggota Dewan Ditetapkan Sebagai Pimpinan DPRD Trenggalek
"Saya yakin para kandidat rela dan ikhlas patungan. Dan berdasarkan pengalaman kami saat Munas Bali tahun 2014 dengan 2.000 kamar di sembilan hotel di Bali tidak sampai Rp 10 miliar kok. Lalu sisanya buat apa?" terang Bamsoet.
"Tidak sefantastis itu, kita dapat memakluminya. Tapi kalau benar sampai sebesar itu (Rp 20 M) weleh, weleh, para kandidat yang rata-rata anggota DPR, ada mantan anggota DPR dan Gubernur itu harus merampok ke mana?" tandasnya.
Sementara, Politisi Golkar Tantowi Yahya mengatakan, wacana tersebut sangatlah tidak etis dan menutup kader-kader partai yang potensial untuk maju sebagai ketua umum partai.
Baca Juga: Wardah Nafisah Pimpin Doa Deklarasi Pasangan MUDAH
"Bukan saja tidak etis tapi akan menghalangi kader-kader bagus untuk maju," kata Tantowi saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Dia berpandangan, seyogianya biaya penyelenggaraan Munaslub tidak semuanya dibebankan kepada masing-masing calon ketua umum.
"Kalaupun ada partisipasi, jumlahnya tidak boleh lebih dari 50 persen dari biaya total penyelenggaraan. Jumlah tersebut dibagi rata oleh jumlah calon ketum. Sisanya tetap ditanggung Panitia Pelaksana," jelasnya.
Baca Juga: Bambang-Bayu Daftar ke KPU Kota Blitar Diantar Kesenian Bantengan
Di sisi lain, upaya tersebut diklaim sebagai salah satu jurus ampuh menangkal terjadinya praktik politik uang. Ketua Organizing Committe Zainudin Amali mengatakan, pada dasarnya wacana tersebut bertujuan agar tidak terjadi jual beli suara. Antara calon ketua umum Partai Golkar dengan DPD sebagai pemilik suara.
"Mau dilarang apapun komunikasi pasti terjalin antara caketum ke peserta. Membujuk orang dan sebagainya tapi ada imbalan sesuatu. Ini yang mau dieliminir. Bagaimana caranya teman-teman peserta bisa dapat bantuan transport dan lain-lain. Tapi tidak boleh milih berdasarkan bantuan kandidat," ujar dia saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Zainudin menekankan, setoran dari setiap calon ketua umum Golkar tersebut khusus diperuntukan DPD-DPD sebagai pemilik suara. Bukan untuk penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar ataupun syarat mendaftar sebagai kandidat calon.
Baca Juga: DPD Golkar Kabupaten Pasuruan Belum Tentukan Arah Dukungan pada Pilkada 2024
"Bukan untuk mendaftar sebagai kandidat. Tapi kan mereka akan interaksi bantu transport kepada para peserta. Jangan sampai ini bantuan perorangan sehingga mempengaruhi pilihan. Pilih lah apa yang dia lihat bagus. Yang bisa membawa partai bagus ke depan," tuturnya.
Oleh karenanya, lanjut Zainudin, dibuatlah semacam rencana tiap calon ketua umum menyerahkan duit ke penyelenggara Munaslub. Yang mana nantinya, penyelenggara akan mendistribusikan kepada DPD.
"Jadi tujuan mulianya mengeliminir transaksi. Angkanya belum ada angka seperti itu. Orang sedang mendiskusikan belum tentu diterima. Terus berapa dong berapa dong, macam-macam," tandasnya.
Sementara, Ketua steering comitte (SC) Munaslub Golkar 2016, Nurdin Halid mengatakan, perhelatan Munaslub yang awalnya direncanakan tanggal 7-8 Mei di Nusa Dua, Bali, berkemungkinan mundur dari jadwal sebelumnya. Hal ini disebabkan sejumlah mekanisme aturan terkait wewenang dari Kemenkum HAM, yang menjadi prasyarat dilaksanakannya Munaslub tersebut.
"Golkar menetapkan dari rapat pleno DPP, bahwa Munaslub semula akan dilaksanakan tanggal 7 Mei. Tapi karena ada masalah teknis seperti belum keluarnya surat pengesahan hukum dari Kemenkum HAM, maka Munaslub diundur sampai tanggal 17 Mei," ujar Nurdin usai memimpin rapat SC di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Raya, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/4).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
