Menanggapi hal ini, Agun menuturkan seharusnya dapat dibedakan dengan baik antara politik uang dan biaya politik. "Kita kan prinsipnya gotong royong, program jelas, tujuan jelas, dan akan diaudit transparan," katanya. Agun meminta KPK tidak hanya mengkritik dan melarang, namun juga membantu memberi solusi.
"Kalau itu dianggap salah oke, ayo cari rumusan yang terbaik, tolong diberi tahu mekanisme baiknya gimana," tantang Agun.
Dari delapan bakal calon ketua umum yang telah mendaftar, ada tiga orang yang belum menyerahkan mahar sebesar Rp 1 miliar. Ketiganya adalah Ketua DPR Ade Komaruddin, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan serta politikus senior Indra Bambang Utoyo. Belakangan Ade Komarudin kemudian menyetor lantaran takut dicoret.
Syahrul dan Indra dengan tegas menolak memberikan iuran tersebut karena tak sepakat bila mahar tersebut menjadi patokan pemilihan ketua umum. Sedangkan, Ade masih menunggu verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait boleh tidaknya ada mahar untuk calon ketua umum.
