Ade Komarudin
Agun Gunandjar Sudarsa menambahkan, terkait uang setoran Rp 1 miliar bagi para caketum Golkar bukan sebuah gratifikasi. Namun demikian, dia menghargai warning KPK tentang gratifikasi dalam syarat setor Rp 1 miliar buat caketum Golkar.
"Jadi sekali lagi kami menegaskan, kami bukan melawan KPK. Kami hargai dan kami hormati KPK. Yang diminta itu hanya mewaspadai dan hati-hati, karena kandidat dan voters itu banyak yang merupakan penyelenggara negara. Jangan sampai kena gratifikasi," ujar Agun di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/5).
Agun menegaskan, para pejabat dan penyelenggara negara yang menjadi kandidat atau bahkan pemilih dalam Munaslub Golkar nanti, seharusnya tidak lagi dilihat sebagai pejabat. Melainkan sebagai kader Golkar yang harus taat pada keputusan partai.
"Nah sekarang jabatan dia sebagai pejabat negara itu nggak ada urusannya. Dia kader Golkar yang akan mengikuti Munaslub," ujar Agun.
Agun mengaku, pada prinsipnya panitia Mubaslub Golkar ingin menerapkan clean and good governance yang transparan, partisipatif, dan semua kader terlibat serta terukur.
Untuk itu, Agun memberikan gambaran bahwa sebenarnya Munaslub Golkar ini tak ada bedanya dengan acara 17 Agustusan di tingkat RT/RW, sehingga semua biayanya dibuat setransparan mungkin dan dijadikan iuran swadaya bagi para kadernya yang ikut berpartisipasi.
"Money Politics kan ada niat jahat. Sementara ini bukan money politics, ini cost politics. Yakni biaya yang dikeluarkan atas sebuah program yang kita rancang. Kayak mau kendurian tujuh belas agustusan gitu lho, di RT/RW juga butuh biaya kan. Ketua RT kan ngambil keputusan, nah kemarin kan Ketua DPP juga ngambil keputusan," ujar Agun.
"Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya. Nggak usah dibebankan semua, nggak usah pakai uang transport, nggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan Rp 1 miliar," terang dia. (mer/tic/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
