Ade Komarudin
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Panitia Pengarah (Steering Commitee) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan digelar 15-17 Mei 2016, Agun Gunandjar Sudarsa, kecewa dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengeluarkan kalimat yang dianggapnya tidak patut diucapkan.
Kalimat itu dilontarkan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif ketika menyatakan penolakan lembaganya terhadap syarat iuran Rp 1 miliar calon ketua umum Golkar. "Saya menghormati dan menghargai KPK, tapi tolong jangan keluar kata kegilaan seperti itu," ujar Agun.
Laode berujar, uang setoran senilai Rp 1 miliar itu rawan gratifikasi dan tergolong politik uang yang nyata, sehingga tidak dapat dibenarkan. "Mana ada di dunia, kalau mau jadi ketua partai harus menyumbang Rp 1 miliar," ujar Laode.
Menurut Laode, yang harus disumbangkan oleh para calon ketua umum partai adalah ide-ide brilian untuk perbaikan partai berlambang beringin itu. "Bukannya uang yang Rp 1 miliar per calon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan."
Menanggapi hal ini, Agun menuturkan seharusnya dapat dibedakan dengan baik antara politik uang dan biaya politik. "Kita kan prinsipnya gotong royong, program jelas, tujuan jelas, dan akan diaudit transparan," katanya. Agun meminta KPK tidak hanya mengkritik dan melarang, namun juga membantu memberi solusi.
"Kalau itu dianggap salah oke, ayo cari rumusan yang terbaik, tolong diberi tahu mekanisme baiknya gimana," tantang Agun.
Dari delapan bakal calon ketua umum yang telah mendaftar, ada tiga orang yang belum menyerahkan mahar sebesar Rp 1 miliar. Ketiganya adalah Ketua DPR Ade Komaruddin, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan serta politikus senior Indra Bambang Utoyo. Belakangan Ade Komarudin kemudian menyetor lantaran takut dicoret.
Syahrul dan Indra dengan tegas menolak memberikan iuran tersebut karena tak sepakat bila mahar tersebut menjadi patokan pemilihan ketua umum. Sedangkan, Ade masih menunggu verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait boleh tidaknya ada mahar untuk calon ketua umum.
Sedangkan lima calon yang sudah membayar iuran, yakni anggota Komisi Hukum DPR Azis Syamsuddin, mantan Ketua DPR Setya Novanto, anggota DPR Airlangga Hartanto, Wakil Ketua MPR Mahyudin, serta mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan pengurus Golkar Wati Amir batal mendaftar.
Agun Gunandjar Sudarsa menambahkan, terkait uang setoran Rp 1 miliar bagi para caketum Golkar bukan sebuah gratifikasi. Namun demikian, dia menghargai warning KPK tentang gratifikasi dalam syarat setor Rp 1 miliar buat caketum Golkar.
"Jadi sekali lagi kami menegaskan, kami bukan melawan KPK. Kami hargai dan kami hormati KPK. Yang diminta itu hanya mewaspadai dan hati-hati, karena kandidat dan voters itu banyak yang merupakan penyelenggara negara. Jangan sampai kena gratifikasi," ujar Agun di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/5).
Agun menegaskan, para pejabat dan penyelenggara negara yang menjadi kandidat atau bahkan pemilih dalam Munaslub Golkar nanti, seharusnya tidak lagi dilihat sebagai pejabat. Melainkan sebagai kader Golkar yang harus taat pada keputusan partai.
"Nah sekarang jabatan dia sebagai pejabat negara itu nggak ada urusannya. Dia kader Golkar yang akan mengikuti Munaslub," ujar Agun.
Agun mengaku, pada prinsipnya panitia Mubaslub Golkar ingin menerapkan clean and good governance yang transparan, partisipatif, dan semua kader terlibat serta terukur.
Untuk itu, Agun memberikan gambaran bahwa sebenarnya Munaslub Golkar ini tak ada bedanya dengan acara 17 Agustusan di tingkat RT/RW, sehingga semua biayanya dibuat setransparan mungkin dan dijadikan iuran swadaya bagi para kadernya yang ikut berpartisipasi.
"Money Politics kan ada niat jahat. Sementara ini bukan money politics, ini cost politics. Yakni biaya yang dikeluarkan atas sebuah program yang kita rancang. Kayak mau kendurian tujuh belas agustusan gitu lho, di RT/RW juga butuh biaya kan. Ketua RT kan ngambil keputusan, nah kemarin kan Ketua DPP juga ngambil keputusan," ujar Agun.
"Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya. Nggak usah dibebankan semua, nggak usah pakai uang transport, nggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan Rp 1 miliar," terang dia. (mer/tic/yah/lan)
