Usai Reses Fiktif dan Kunker, DPRD Jombang kembali Disorot Soal Pengelolaan Paket Pekerjaan

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kinerja DPRD Jombang periode 2014 - 2019 terus menjadi sorotan. Setelah dugaan reses fiktif serta penyelewengan kunjungan kerja yang kasusnya telah bermuara di KPK (komisi pemberantasan korupsi), kini kembali merebak isu tak sedap. Yakni, tentang pengelolaan sejumlah paket pekerjaan yang diduga dikuasai salah satu unsur pimpinan.

Diungkapkan sumber terpercaya di DPRD Jombang, ada beberapa paket pekerjaan yang diduga pengerjaannya diintervensi langsung pimpinan.

"Ada beberapa paket pekerjaan yang harusnya prosesnya melalui sekretariat dewan, tapi ini malah ditangani salah satu unsur pimpinan DPRD," ungkap salah satu sumber yang dengan tegas meminta agar namanya tidak dipublikasikan, Sabtu (7/5). Dicontohkan, paket pekerjaan yang dimaksud adalah pengadaan seragam untuk anggota dewan.

Tidak hanya itu, menurut sumber yang tahu persis segala sesuatu terkait kinerja para anggota dewan ini mengaku, selain pengadaan seragam, juga ada sejumlah paket pekerjaan yang nilainya tidak seberapa, seakan dikuasai salah satu unsur pimpinan tadi. Semisal paket pekerjaan pengadaan foto para mantan pimpinan dewan terdahulu hingga yang terbaru, sampai rehab ruang pimpinan dewan.

"Kalau nilai pengadaan seragam saya kurang tau persis. Tapi, kalau pengadaan potret pimpinan dewan yang dulu sampai sekarang itu kurang lebih Rp 30 juta-an," tambah sumber ini.

Alih-alih mencarikan orang yang mampu menangani, salah satu pimpinan DPRD ini menurut sumber bangsaonline.com, meminta kepada sekretariat dewan untuk tidak menunjuk pihak-pihak tertentu tanpa seijin pimpinan tersebut. Dan ujung-ujungnya pekerjaan ditangani oleh orang yang sudah ditugasi secara khusus oleh pimpinan tadi.

M. Subaidi Muktar, Wakil Ketua DPRD Jombang ketika dikonfirmasi terkait paket pengadaan seragam mengakui di sekretariat dewan memang setiap tahun ada. Namun pihaknya menegaskan sama sekali tidak pernah mengerti siapa pemenang proyek tersebut apalagi melakukan intervensi.

"Setiap tahun memang ada pengadaan seragam, tapi untuk nilainya saya tidak ingat," terang Subaidi panggilan akrabnya via telepn selular (7/5).

Ketua DPC PKB Jombang ini juga menekankan, selaku salah satu unsur pimpinan DPRD Jombang, pihaknya sama sekali tidak pernah melakukan intervensi sama sekali atas proyek tersebut. Baik pengadaan seragam maupun proyek-proyek lain yang ada di sekretariat dewan. (dio/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News