Kunjungan kerja DPRD Jombang di Jawa Tengah.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Terdapat 4 Komisi DPRD Jombang melakukan Kunker atau kunjungan kerja ke 4 wilayah di Jawa Tengah. Hal tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam badan musyawarah (bamus).
Para wakil rakyat itu membahas terkait bahas dunia usaha, pupuk bersubsidi, pariwisata dan pemenuhan hak asuh Anak. Komisi A melakukan kunker ke Kabupaten Kulonprogo untuk membahas kebijakan dunia usaha.
Baca Juga: Rapat Paripurna, DPRD Jombang Sahkan Empat Raperda Jadi Perda
"Kunker kami prioritaskan ke DPRD Kulonprogo, dengan fokus mengkaji kebijakan dunia usaha. Dari paparan yang kami dapat, iklim dunia usaha di sana sangat luar biasa," kata Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, Senin, (26/2/2024).
Ia menjelaskan, salah satu indikator iklim usaha di Kulonprogo yang sangat luar biasa yakni terciptanya korelasi antara pengusaha besar dengan UMKM. Pemicunya tak lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMT) bisa menjadi mediator.
"Dari kacamata DPRD di sini (Kulonprogo,red), DPMT bisa menjadi mediator. Dalam artian antara pengusaha besar dengan UMKM, sehingga tercipta kepedulian," ucapnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Jombang: SK Bupati Habis, Pj Masih Belum Jelas
Sedangkan Komisi B DPRD Jombang melakukan kunker ke Kabupaten Sragen terkait pendistribusian pupuk subsidi. Mengingat, saat ini jumlah pupuk subsidi dari pusat untuk Jombang mengalami penurunan yang cukup banyak.
"Bagaimana pemkab melalui dinas terkait ini bisa ada program supaya petani ini tidak kekurangan pupuk. Dengan penganggaran pupuk cair maupun pupuk organic," ucap Ketua Komisi B DPRD Jombang, Sunardi.
Sementara, Komisi C melakukan kunker ke Dinas PUPR Kabupaten Gunungkidul. Studi wilayah dilakukan untuk mengetahui kiat-kiat peningkatan sektor wisata di wilayah tersebut.
Baca Juga: Bacaleg DPR-RI Fraksi PKS Meitri Citra Wardani Gelar Konsolidasi Kemenangan di Jombang
"Gunungkidul terbukti dapat memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki. Salah satu penyebabnya, adanya dukungan dari semua pihak," urai Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang, Miftahul Huda.
Dikatakan, aktifnya peran serta bupati diperlukan untuk melakukan lobi hingga tingkat Dirjen maupun Irjen agar mendapatkan Bantuan Khusus Keuangan (BKK). Kegunaan bantuan tadi digunakan untuk meningkatkan insfrastruktur jalan menuju destinasi wisata.
"Kunci sukses Gunungkidul dalam memaksimalkan semua potensi wisata, yakni insfrastruktur jalan. Untuk mewujudkan hal itu, Bupati melakukan lobi hingga tingkat Dirjen maupun Irjen," pungkasnya.
Baca Juga: Komisi D DPRD Jombang Gelar Hearing Terkait Rencana Relokasi RSUD
Sedangkan, Komisi D DPRD Jombang, melakukan kunker ke Kabupaten Sleman. Dalam kunker tersebut, para wakil rakyat tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan hak anak. Mulai dari pencegahan pernikahan dini agar tidak semakin banyak.
"Harus assesment, pendampingan terkait-terkait dengan masalah-masalah kasus anak-anak. Terutama masalah hamil diluar nikah dan sebagainya," kata Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati.
Karena Kabupaten Jombang mendapat julukan sebagai kabupaten layak anak, maka hal ini diatur semua supaya hak anak bisa terpenuhi. Sehingga tidak banyak anak-anak yang terlantar dan sebagainya.
Baca Juga: Komisi C DPRD Jombang Sidak Proyek Perbaikan Jalan Wahid Hasyim
"Ini harapan kita memang semua anak yang ada di Kabupaten Jombang harus terpenuhi haknya," ujarnya. (aan/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
