Ketua DPRD Jombang, Joko Triono
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Sinyalemen adanya penguasaan segala paket pekerjaan di lingkup gedung wakil rakyat kian terkuak. Ketua DPRD Jombang Joko Triono, disebut-sebut sebagai pihak yang selalu mengintervensi segala sesuatunya.
Wewenang sekretariat dewan pun seakan kalah dengan segala katabelece dan penunjukan langsung Ketua DPRD Jombang. Pengakuan sumber yang kesehariannya berkecimpung di lingkup dewan menyebut, di masa kepemimpinan Joko Triono segala proyek baik fisik maupun pengadaan harus sepengetahuan pihaknya.
Baca Juga: Perdalam Raperda RIPK Bapemperda, DPRD Jombang Gelar Rapat
"Jangankan pengadaan seragam, pengadaan kalender saja melalui orang yang ditunjuk pak JT (sebutan lain Joko Triono)," terang sumber ini, Minggu (8/5) sambil meminta untuk namanya tidak disebut dengan berbagai pertimbangan tertentu.
Ditambahkannya, ada satu kontraktor yang selalu menangani segala sesuatu pekerjaan di gedung wakil rakyat ini. Kontraktor tersebut berinisial G, yang menurut sumber ini, diduga merupakan kepanjangan tangan dari Joko Triono sendiri.
"G lah yang melakukan hampir keseluruhan proyek di dewan. Pokoknya, segala sesuatu tentang proyek baik fisik atau pengadaan harus sepengetahuan Pak JT," tukas sumber ini.
Baca Juga: Rapat Paripurna, DPRD Jombang Sahkan Empat Raperda Jadi Perda
G sendiri saat dicoba dikonfirmasi tidak merespon. Panggilan maupun pesan singkat yang dikirim di nomor milik G, tidak direspon.
Sementara Joko Triono dalam keterangannya, menampik segala sinyalemen penguasaan paket pekerjaan di DPRD Jombang. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, dirinya tidak pernah melakukan intervensi terhadap pengadaan seragam bagi anggota dewan periode 2014 - 2019.
"Kita sama sekali tidak pernah mengintervensi segala paket pekerjaan baik itu rehab ruangan, maupun paket pengadaan lainnya," terang Joko Triono dalam pesan singkat yang dikirim pada bangsaonline.com, Minggu (8/5).
Baca Juga: 4 Komisi di DPRD Jombang Kunker ke Jawa Tengah
Dirinya juga menyanggah tentang pengadaan foto pimpinan dewan terdahulu hingga sekarang yang menelan anggaran Rp 30 juta. Menurutnya, pengadaan foto tersebut tidak benar adanya. Dikarenakan hingga kini, di sekretariat dewan maupun banggar tidak pernah menganggarkan hal tersebut. (dio/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
