JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Jombang bergembira karena akan menerima gaji ke-13 dan 14, Selasa (28/6). Sayangnya, nasib berbeda dialami ribuan guru TPQ, lantaran tidak bisa menerima dana insentif. Hal serupa juga dialami honorer di kota santri yang harus bersabar karena tidak dapat jatah tunjangan lebaran.
Kabag Kesra Pemkab Jombang, Mokhammad Bisri mengatakan, dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 yang mengharuskan penerima bansos (hibah) harus berbadan hukum, membuat beberapa program bantuan sosial menjadi terhambat. Salah satunya yakni bantuan intensif bagi guru TPQ ini.
Baca Juga: Cegah Kecurangan Pengisian BBM Jelang Lebaran, Polsek Mojoagung Sidak SPBU
"Benar, memang untuk insentif guru TPQ sampai saat ini belum bisa dicairkan. Kita terkendala dengan dua aturan itu. Sehingga tidak bisa dicairkan. Saat ini kami masih menunggu LO dari Kejaksaan Negeri (Kejari). Karena nanti insentif guru TPQ akan dialihkan lagi ke dana hibah, bukan kebijakan langsung," ujarnya, Senin (27/6).
Menurut Bisri, sebenarnya anggaran batuan untuk intensif guru TPQ itu sudah disiapkan sejak pembahasan rancangan APBD Kabupaten Jombang tahun 2016 akhir tahun kemarin. Namun, karena adanya perubahan regulasi itu membuat pemkab tidak bisa mencairkan bonus bagi guru ngaji itu.
"Jumlahnya itu ada 1.610 lembaga. Masing-masing lembaga mendapatkan Rp 3 juta dan dibagi kepada 3 orang guru TPQ. Kalau di total jumlahnya sekitar Rp 4,8 miliar untuk tahun 2016," paparnya.
Baca Juga: Ratusan Warga di Jombang Dapat Bantuan Sembako dari Pengusaha Tionghoa
Selain guru TPQ yang tidak akan menikmati insentif, sebanyak 875 tenaga guru honorer K-2 Kabupaten Jombang dipastikan juga "gigit jari" lebaran kali ini. Hal ini karena tidak adanya anggaran tunjangan bagi para guru honorer tersebut.
Koordinator Guru Honorer K-2 Kabupaten Jombang, Ipung Kurniawan (39) mengatakan, Kondisi lebaran tahun ini dipastikan tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumya yakni tanpa adanya THR dari dinas pendidikan.
"Setiap tahun tidak ada THR dari dinas pendidikan untuk para guru honorer, namun bagi kepala sekolah di beberapa sekolah biasanya ada bingkisan lebaran," katanya, Senin (27/6).
Baca Juga: Minimalisir Kecelakaan Saat Mudik Lebaran, DPUPR Jombang Optimalkan Pemeliharaan Jalan
Menurutnya, kondisi yang dialami guru honorer berbanding terbalik dengan para guru PNS yang ada di Kabupaten Jombang. Hal ini dikarenakan mereka (PNS, red) menerima berbagai fasilitas tunjangan.
"Yang mereka terima itu banyak mas, tunjangannya, mulai dari cairnya gaji ke 13 dan 14, dapat THR serta sertifikasi, bagi kita yang masih honorer walau sudah mengabdi puluhan tahun tetap saja merana," keluhnya.
Meski demikian, menurut ipung dirinya tak mempersoalkan perbedaan pendapatan yang diterimanya dengan para Guru PNS, namun dirinya berharap ada kejelasan status terhadap para guru honorer di kota santri.
Baca Juga: Beri Kenyamanan, Polisi di Jombang Hibur Pemudik dengan 'Live Musik' di atas Bus
"Minimal ada kejelasan status, kasihan kami yang sudah mengabdi puluhan tahun namun belum ada kejelasan status kami apakah akan ada pengangkatan atau tidak," pungkasnya. (jbg1/dio/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
